Rasionalitas Relasi Sanksi Administrasi dan Pidana dalam Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika normatif mengenai rasionalitas penggunaan hukum pidana dalam undang-undang administrasi, terutama dalam penegakan hukum di bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Persoalan tersebut berkenaan dengan belum terbangunnya parameter yang koheren dalam menentukan relasi, batas, dan prioritas penerapan sanksi administrasi dan pidana terhadap pelanggaran yang menimbulkan kerugian ekologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan rasional pencantuman ketentuan pidana dalam undang-undang administrasi serta mengonstruksi hubungan kedua instrumen sanksi dalam praktik penegakan hukum. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dengan menganalisis perkara PT Kaswari Unggul dan PT Newmont Minahasa Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana memiliki legitimasi sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan hukum yang tidak memadai apabila hanya diserahkan kepada mekanisme administratif. Namun, penerapannya tidak dapat didasarkan pada dikotomi yang kaku antara ultimum remedium dan primum remedium. Penelitian ini menegaskan perlunya model penerapan sanksi yang proporsional dan kontekstual melalui parameter tingkat bahaya, kerusakan ekologis, kesalahan, pengulangan pelanggaran, serta prospek pemulihan lingkungan. Konstruksi tersebut diperlukan untuk mengharmonisasikan kepastian hukum, pertanggungjawaban, dan perlindungan lingkungan hidup.
Article Details
Section

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Abby, F. A., & Ifrani. (2019). Instrument hukum pidana dalam pencegahan tindak pidana di bidang hukum sumber daya alam. Banua Law Review, 1(1), 14–25.
Abdurrachman, H., Hamzani, A. I., & Mariyono, J. (2021). Environmental crime and law enforcement in Indonesia: Some reflections on counterproductive approaches. Environmental Policy and Law, 51(6), 409–416. https://doi.org/10.3233/EPL-210024
Ali, M., & Hafid, I. (2022). Kriminalisasi berbasis hak asasi manusia dalam undang-undang bidang lingkungan hidup. Jurnal USM Law Review, 5(1), 1–15. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4890
Ali, M., Wahanisa, R., Barkhuizen, J., & Teeraphan, P. (2022). Protecting environment through criminal sanction aggravation. Journal of Indonesian Legal Studies, 7(1), 191–228. https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.54819
Arimurti, D. J., & Najicha, F. (2023). Analysis of changes in criminal threats in regulations on environmental protection and management. Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development, 2(2), 289–306. https://doi.org/10.15294/ijel.v2i2.40205
Danil, E. (2020). Penerapan prinsip “ultimum remedium” terhadap tindak pidana administrasi. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 1(1), 1–16. https://doi.org/10.51370/jhpk.v1i1.2
Dealing with administrative and criminal offences in the Netherlands. (1994). In The system of administrative and penal sanctions in the member states of the European Communities (Vol. 1, pp. 300–400). Office for Official Publications of the European Communities.
Fabian, R. (2026). Perluasan pertanggungjawaban pidana artificial intelligence dalam tindak pidana korupsi melalui pendekatan prinsip strict. Journal of University Students in Multidisciplinary Subject, 2(1), 98–110. https://doi.org/10.69673/junistuject.v2i1.277
Hani, H. F. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 13(3). https://doi.org/10.20961/recidive.v13i3.89957
Jufri, N. N. (2020). Pengelolaan lingkungan hidup dalam pengalihan fungsi kawasan hutan untuk usaha pertambangan. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 7(1). https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v7i1.12924
Khaidar, N., Nurrahman, D. B., & Mubarak, T. A. Z. (2023). The effectiveness of administrative sanctions against environmental pollution cases in Indonesia. Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development, 2(2), 267–288. https://doi.org/10.15294/ijel.v2i2.66150
Maskun, Violetta, K. V., Mukhlis, M. M., Normiati, & Tajuddin, M. S. (2025). The dilemma of administrative sanctions in legalizing palm oil plantations in Indonesian forest areas. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 8(1), 171–190. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i1.13114
Mulady. (2017). Analisis tentang kemungkinan pengaturan tindak pidana khusus (extra ordinary crimes) dan tindak pidana administrasi di luar KUHP [Makalah untuk persiapan rapat dengan penegak hukum].
Naibaho, N. (2026). Sanksi administratif dalam perspektif hukum pidana. Rajawali Pers
Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Booklet perbankan Indonesia 2020. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. (2019). Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2019/PN Tjt (Republik Indonesia melawan PT Kaswari Unggul).
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. (2017). Putusan Nomor 104/G/LH/2017/PTUN-JKT (PT Kaswari Unggul melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
Rusydi, J., Januri, & Santina, R. (2023). Tanggungjawab pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan hidup ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara. Audi et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 2(1), 54–63. https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2064
Singapore: Use of administrative sanction in fisheries law. (n.d.). Food and Agriculture Organization. http://www.fao.org/docrep/006/y5063e
Turnip, F. H., Rahmayanti, & Ramadani, S. (2025). Application of the ultimum remedium principle to environmental crimes in Indonesia. Journal of Research in Social Science and Humanities, 5(4). https://doi.org/10.47679/jrssh.v5i4.471