Perlindungan Hukum Preventif Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Utang-Piutang Tanpa Jaminan Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia

Main Article Content

Azmiatthari Azmiatthari
Hari Marzuki
Fariz Munawar
Budiandry

Abstract

Perjanjian utang-piutang tanpa jaminan merupakan salah satu bentuk


hubungan hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam


praktiknya, perjanjian tersebut memiliki risiko hukum, khususnya apabila


debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan utang sesuai


dengan kesepakatan. Kondisi ini dapat menimbulkan kerugian bagi


kreditur karena tidak adanya jaminan khusus yang dapat digunakan


sebagai sarana pelunasan piutang. Penelitian ini bertujuan untuk


menganalisis bentuk perlindungan hukum preventif bagi kreditur dalam


perjanjian utang-piutang tanpa jaminan serta mengkaji upaya hukum yang


dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi berdasarkan ketentuan hukum


perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian


hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute


approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan


hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, bukubuku hukum, jurnal ilmiah, serta doktrin yang berkaitan dengan perjanjian


dan perlindungan kreditur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa


perlindungan hukum terhadap kreditur tetap dijamin melalui Pasal 1131


dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur


bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum atas segala


perikatannya dan hasil penjualannya dibagikan kepada para kreditur sesuai


ketentuan hukum. Namun, kreditur yang tidak memiliki jaminan khusus


pada umumnya berkedudukan sebagai kreditur konkuren sehingga tidak


memperoleh hak didahulukan dalam pelunasan piutang. Oleh karena itu,


perlindungan hukum preventif perlu dilakukan melalui pembuatan


perjanjian tertulis, pencantuman klausul yang jelas, pemeriksaan identitas


dan kemampuan finansial debitur, serta penyimpanan bukti transaksi.


Dengan demikian, perlindungan hukum preventif menjadi langkah penting


untuk mengurangi risiko wanprestasi, memperkuat kedudukan pembuktian


kreditur, dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian


utang-piutang tanpa jaminan.

Article Details

Section

Articles

References

Agustina, Tiara, Nur Asyiah, dan Vivi Hayati. (2026). “Pelaksanaan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Bukti Tertulis.” Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 8, No. 1. https://doi.org/10.33059/majim.v8i1.14155.

Ahmad Mukri Aji dan Syarifah Gustiawan Mukri. (2022). “Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah dengan Hukum Positif di Indonesia.” Mizan Journal of Islamic Law, Vol. 6, No. 2, hlm. 267–280.

Fida, Putri Fida Yanti, dan Al Qodar Purwo Sulistyo. (2025). “Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Wanprestasi atas Utang Piutang Tanpa Jaminan di Indonesia.” Madani Legal Review, Vol. 9, No. 2. https://doi.org/10.31850/malrev.v9i2.3834.

Fikrun, Moh. (2025). “Aspek Hukum Perdata terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan.” Jurnal Tana Mana, Vol. 6, No. 2. https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1124.

Hernoko, A. Y. (2005). Dasar-Dasar Hukum Kontrak. Surabaya.

Mulyati, E., dan F. A. Dwiputri. (2018). “Prinsip Kehati-Hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan.” Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Vol. 1, No. 2, hlm. 134. https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.112.

Permatasari, Dea Gustin, dan Muhammad Alfian. (2025). “Aspek Hukum Perjanjian Utang- Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan Nomor 219/Pdt/2020/PT.Smg).” Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1. https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v4i1.6273.

Ramadani, Novelita Dara. (2025). “Kekuatan Hukum Jaminan Tanpa Pengikatan dalam Perkara Utang Piutang Ketika Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan No. 57/Pdt.G.S/2021/PN.Pwr).” Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 3, hlm. 150–158.

Roeroe, S. D. L. (2017). “Kewenangan Pihak Ketiga sebagai Penjamin dalam Perjanjian Kredit.” Lex Privatum, Vol. 5, No. 1, hlm. 5–14.

Salim, F., dan M. Kholil. (2021). “Perlindungan Hukum bagi Para Pihak pada Perjanjian Utang-Piutang Berbasis Teknologi.” Verstek, Vol. 9, No. 3, hlm. 601–609. https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55050.

Sako, Alim, Wira Franciska, dan Mardi Candra. (2024). “Perlindungan Hukum Kreditur dari Wanprestasi Debitur atas Utang Jaminan Tanah dan Bangunan tanpa Hak Tanggungan.” Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 4, No. 10, hlm. 757–765. https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i10.770.

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.