Independensi dan Integritas Advokat dalam Menjalankan Profesi Hukum: Tinjauan terhadap Kode Etik Advokat Indonesia

Main Article Content

Mursyid Azzahaby Sudirman
Anggreany Arief

Abstract

Advokat merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Sebagai profesi yang dikenal dengan istilah officium nobile, advokat dituntut untuk menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip independensi, integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab moral. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan profesi advokat masih menghadapi berbagai persoalan etik, seperti konflik kepentingan, penerimaan suap dan gratifikasi, pelanggaran kerahasiaan klien, serta penyalahgunaan kewenangan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan independensi dan integritas advokat, mengidentifikasi bentuk pelanggaran etika dalam praktik profesi hukum, serta mengkaji mekanisme penegakan Kode Etik Advokat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi dan integritas merupakan dua prinsip yang saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menjaga kehormatan profesi advokat. Kebebasan advokat dalam menjalankan profesinya tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan kode etik. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang efektif, penegakan kode etik yang konsisten, serta peningkatan kesadaran moral untuk menjaga profesionalisme advokat dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

Article Details

Section

Articles

References

Buku

Abdulkadir Muhammad. 1997. Etika Profesi Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Supriadi. 2006. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Ilmiah

Rolansa, Della, dan Baidhowi. 2022. “Analisis Problematika Penerapan Etika Profesi Advokat sebagai Upaya Pengawasan Profesionalisme Advokat dalam Hal Penegakan Hukum.” Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(10), 795–805. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.285.

Sinaga, Japansen, dan Irene Puteri A. S. Sinaga. 2024. “Profesionalitas dan Integritas Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, 16(1), 141–151. https://doi.org/10.24903/yrs.v16i1.2757.

Rauzi, Fathur, dan Irpan Suriadiata. 2024. “Penyuluhan Etika Profesi Hukum bagi Calon Advokat Ikatan Advokat Indonesia.” Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi, 2(4), 869–876. https://doi.org/10.57248/jilpi.v2i4.429.

Tambunan, Layla Hasfajira Br., dan Anis Malisti. 2026. “Problematika Independensi Advokat dalam Menjalankan Profesi sebagai Penegak Hukum di Indonesia.” Jurnal Dimensi Hukum, 10(10), terbit 31 Oktober 2026.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Kode Etik Advokat Indonesia, disahkan pada tanggal 23 Mei 2002.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026.