Rekonstruksi Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Hukum dan Etika Profesi: Problematika Independensi dan Akuntabilitas Pengawasan

Main Article Content

Mochammad Nurfaizi
Anggreany Arief

Abstract

Penelitian ini telah mengkaji problematika penegakan kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama terkait independensi dan akuntabilitas pengawasan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024. Permasalahan penelitian berangkat dari kebutuhan memastikan bahwa pengawasan etik tidak semata-mata bergantung pada mekanisme internal yang berpotensi dipengaruhi hubungan hierarkis, tetapi tetap menjamin kepastian hukum dan hak ASN yang diperiksa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan menelaah peraturan terkait, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan nilai dasar dan kode perilaku ASN telah menyediakan landasan normatif, sedangkan pengawasan independen sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi memerlukan pengaturan kelembagaan, kewenangan, prosedur pemeriksaan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Penelitian menyimpulkan bahwa rekonstruksi penegakan kode etik perlu mengintegrasikan independensi pemeriksa, transparansi proses, perlindungan hak pembelaan, konsistensi sanksi, dan akuntabilitas keputusan agar penegakan etik berlangsung objektif dan dapat diuji.

Article Details

Section

Articles

References

Amsar, A., Tyoso, J. S. P., & Mardiyah, S. (2022). Analisis independensi, interdependensi tugas, kode etik, soft skills, dan pengungkapan kecurangan (Studi pada aparatur sipil negara yang bertugas sebagai auditor di Kota Semarang). Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, 1(3), 121–128. https://doi.org/10.51903/jimeb.v1i3.419

Arsyad, N., Husen, L. O., Hasyim, S., & Muzakkir, A. K. (2026). The nature of mechanism for enforcing the ethics and honor of state administrators as a preventive measure for corrupt practices. Cogent Social Sciences, 12(1), Article 2620142. https://doi.org/10.1080/23311886.2026.2620142

Ginanjar, P., & Akhmaddhian, S. (2026). Penerapan kode etik aparatur sipil negara dalam penyelesaian sengketa kepegawaian: Studi kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 10/G/2024/PTUN.YK. Uniku Law Review: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 3(2). https://journal.fhukum.uniku.ac.id/ulr/article/view/1427

Hanifa, M. R., Wahyunengseh, R. D., & Suharto, D. G. (2026). Beyond compliance: A systematic review of ethics, accountability, and transparency in Indonesian governance. Policy & Governance Review, 10(1), 85–102. https://doi.org/10.30589/pgr.v10i1.1361

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/301430/se-menteri-pan-rb-no-4-tahun-2024

Krisnadi, M. D., & Ekowati, M. (2026). Designing independent merit oversight after Indonesia’s abolition of its civil service commission. Journal of Multidisciplinary Science: MIKAILALSYS, 4(3), 8626–8648. https://doi.org/10.58578/mikailalsys.v4i3.12409

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 121/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/210/121_PUU-XXII_2024.pdf

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi, cetakan ke-15). Kencana.

Mastur, A. S. R., Rinojati, M., & Fathya, V. N. (2026). Examination of ethics in public service: An Indonesian perspective. Public Administration Quarterly, 50(1), 56–82. https://doi.org/10.1177/07349149251345410

Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.

Nika, T. (2026). Urgensi pembentukan lembaga pengawas aparatur sipil negara pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 6(5), 3990–3996. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5.9279

OECD. (2020). OECD public integrity handbook. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/ac8ed8e8-en

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2004). Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. https://jdih.bkn.go.id/Detail_peraturan/breaking/2194

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. https://peraturan.bpk.go.id/Details/5074/pp-no-53-tahun-2010

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38580/uu-no-5-tahun-2014

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. https://peraturan.bpk.go.id/Download/170383/PP%20Nomor%2094%20Tahun%202021.pdf

Republik Indonesia. (2022). Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. https://peraturan.bpk.go.id/Details/225406

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023

Republik Indonesia. (2024a). Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. https://peraturan.bpk.go.id/Details/296607/perpres-no-91-tahun-2024

Republik Indonesia. (2024b). Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/296608/perpres-no-92-tahun-2024

Republik Indonesia. (2024c). Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. https://peraturan.bpk.go.id/Details/306876/perpres-no-178-tahun-2024

Sahran, M. A., & Jayadi, A. (2023). Efektifitas penjatuhan sanksi oleh Majelis Kode Etik ASN terhadap pelanggaran kode etik ASN di Kota Makassar (Studi kasus 2014–2015). Alauddin Law Development Journal, 5(3), 548–552. https://doi.org/10.24252/aldev.v5i3.22096

Wasisto, A., & Yunidar. (2025). Desain lembaga pengawas independen ASN pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024. Info Singkat, 17(20/II). Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-20-II-P3DI-Oktober-2025-2063.pdf

Wijaya, A. S. (2018). The public service ethics in Bali in the bureaucratic reform era. Journal of Public Administration and Local Governance, 2(2), 1–5. https://doi.org/10.31002/jpalg.v2i2.1075