Penegakan Kode Etik Profesi Advokat sebagai Upaya Mewujudkan Integritas Penegakan Hukum di Indonesia
Main Article Content
Abstract
Advokat merupakan profesi terhormat (officium nobile) yang memiliki peran krusial sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kode etik profesi advokat dalam sistem hukum Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan problematika penegakannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat memegang peranan penting sebagai kontrol moral dan perilaku advokat. Namun, dalam implementasinya, penegakan kode etik masih menghadapi tantangan berat berupa lemahnya internalisasi nilai moral, konflik kepentingan, hingga fragmentasi organisasi advokat yang menghambat pengawasan secara terpadu. Diperlukan sinergi yang kuat dalam komisi pengawas eksternal dan internal guna menjaga marwah advokat sebagai profesi yang berintegritas tinggi.
Article Details
Section

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Harmoko, H. (2022). Urgensi kode etik profesi advokat dalam menjaga eksistensi sebagai profesi terhormat (officium nobile). IUS: Jurnal Ilmiah Hukum.
Komite Kerja Advokat Indonesia. (2002). Kode Etik Advokat Indonesia.
Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Rolansa, D., & Baidhowi. (2022). Analisis problematika penerapan etika profesi advokat sebagai upaya pengawasan profesionalisme advokat dalam hal penegakan hukum. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(10), 795–805.
Sinaga, J., & Sinaga, I. P. A. S. (2024). Profesionalitas dan integritas advokat dalam penegakan hukum di Indonesia. Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, 16(1), 141–151. https://doi.org/10.24903/yrs.v16i1.2757
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (t.t.). Penegakan kode etik profesi advokat dalam pendampingan klien perkara pidana korupsi. [Informasi sumber perlu dilengkapi penulis].
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Putusan Nomor 126/PUU-XXIV/2026.