Antara Sanksi Sosial dan Hukum Formal: Mengurai Fenomena “No Viral No Justice” dalam Penyelesaian Sengketa Keperdataan

Main Article Content

Ajeng Tiara Wiliana Syahputri
Revalina Putri Andini
Devita Klaudia Putri
Erina Novita Wibowo

Abstract

Fenomena no viral no justice menunjukkan bahwa tekanan warganet di media sosial kerap menjadi pemantik utama bergeraknya suatu perkara, tak terkecuali dalam sengketa keperdataan. Penelitian ini bertujuan mengkritisi benturan antara sanksi sosial digital dengan kepastian hukum privat serta merumuskan kriteria kapan memviralkan sengketa bergeser menjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa memviralkan sengketa privat berpotensi mengesampingkan asas audi et alteram partem dan menimbulkan kerugian immateriil bagi pihak yang diviralkan. Dengan demikian, tekanan opini di media sosial tidak boleh menggantikan jalur peradilan formal, dan Pasal 1365 KUHPerdata tetap menjadi pijakan dalam menegakkan keadilan privat.

Article Details

Section

Articles

References

Dausat, A. A. J., Sulatri, K., & Budiarti, D. (2024). Perlindungan hukum bagi penjual terkait ulasan yang dibagikan melalui media sosial. Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum, 6(3), 347–366.

Fatakh, A. (2025). A juridical review of the “No Viral No Justice” phenomenon as a tool of social control over law enforcement officers in the digital era. International Journal of Humanities Education and Social Sciences, 5(2), 652–662.

Herziene Inlandsch Reglement (HIR). (t.t.).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). (t.t.).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2013). Putusan Nomor 820 K/Pdt/2013 [Dirujuk secara tidak langsung melalui Rustandi et al., 2026].

Mutiara, U., Purwanto, T., Anggoro, P., Ahmad, & Faiz, A. (2026). Digital vigilantism sebagai manifestasi living law modern: Studi sosiologi hukum terhadap sanksi sosial netizen di Indonesia. HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 4(3), 1–12. https://doi.org/10.51903/5dtz3a32

Rustandi, N. R., Mayaningsih, D., & Fatriani, F. (2026). Konstruksi yuridis ganti kerugian perdata akibat pelanggaran data pribadi (doxing) berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam perspektif perbuatan melawan hukum. Jurnal Hukum Lex Generalis, 7(4), 1–26.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820).

Yasir, A. M., Muhlis, A., & Karimuddin. (2024). The impact of Indonesia netizens on justice and law enforcement: Maslahah mursalah perspective. Al Ahkam, 20(1), 153–185. https://doi.org/10.37035/ajh.v20i1.11036

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.