Rekonstruksi Etika Profesi Advokat Dalam Penggunaan Kecerdasan Artifisial Generatif Untuk Menjamin Integritas Dan Kerahasiaan Klien
Main Article Content
Abstract
Perkembangan kecerdasan artifisial generatif telah membawa perubahan terhadap praktik profesi advokat, khususnya dalam kegiatan penelitian hukum, penyusunan dokumen, analisis perkara, dan pemberian konsultasi hukum. Meskipun teknologi tersebut menawarkan efisiensi, penggunaannya menimbulkan persoalan etika profesi, terutama berkaitan dengan kerahasiaan informasi klien, keakuratan hasil teknologi, independensi profesional, dan pertanggungjawaban advokat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan etika profesi advokat dalam penggunaan kecerdasan artifisial generatif berdasarkan hukum positif Indonesia serta merumuskan konstruksi etika profesi yang mampu menjamin integritas dan kerahasiaan klien. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kewajiban menjaga rahasia klien dan tanggung jawab profesional telah tersedia, tetapi belum secara khusus mengatur penggunaan kecerdasan artifisial generatif dalam praktik advokat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kode etik melalui prinsip transparansi, verifikasi manusia, perlindungan data, akuntabilitas, dan pengawasan profesional. Penelitian ini menegaskan bahwa kecerdasan artifisial harus ditempatkan sebagai instrumen pendukung profesi, bukan sebagai pengganti pertimbangan dan tanggung jawab hukum advokat.
Article Details
Section

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Referensi dari buku:
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Referensi dari jurnal ilmiah:
Dahl, M., Magesh, V., Suzgun, M., & Ho, D. E. (2024). Large legal fictions: Profiling legal hallucinations in large language models. Journal of Legal Analysis, 16(1), 64–93.
Ramadhan, F., Musthafa, A. R., & Taniady, V. (2026). Lawyers, artificial intelligence, and fabricated jurisprudence: A comparative analysis of legal ethics. Jurnal Media Hukum, 33(1), 80–98.
Zulmawan, W. (2024). Penerapan artificial intelligence dalam praktik masa depan advokat. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 13(2), 315–331.
Referensi Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik:
Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.
Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.
Komite Kerja Advokat Indonesia. (2002). Kode Etik Advokat Indonesia. Disahkan pada 23 Mei 2002.
Referensi dari Dokumen Internasional:
American Bar Association, Standing Committee on Ethics and Professional Responsibility. (2024). Formal Opinion 512: Generative artificial intelligence tools. https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/professional_responsibility/ethics-opinions/aba-formal-opinion-512.pdf
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2021). Recommendation on the ethics of artificial intelligence. UNESCO. https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-ethics-artificial-intelligence