Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Pergeseran Paradigma Pemidanaan dari Retributif Menuju Restoratif

Main Article Content

Mutiara Selvyna Putri
Nur Fadhilah Mappaselleng

Abstract

Pembaruan hukum pidana Indonesia menandai perubahan mendasar dalam sistem peradilan pidana nasional melalui pergeseran orientasi pemidanaan dari paradigma retributif yang berfokus pada pembalasan menuju paradigma restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula serta keseimbangan sosial. Pergeseran ini menjadi krusial mengingat pendekatan pemidanaan konvensional yang bertumpu pada pidana penjara sering kali tidak efektif menekan angka residivisme, memicu kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, serta mengabaikan pemulihan hak-hak korban dan keharmonisan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan yuridis pergeseran paradigma pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana positif Indonesia serta merumuskan rekonstruksi mekanisme penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) melalui penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana nasional telah mengakomodasi tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, rehabilitatif, dan restoratif melalui perluasan jenis pidana alternatif, seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Untuk menjamin efektivitas implementasinya, diperlukan harmonisasi regulasi teknis antarlembaga penegak hukum, penguatan pedoman pemidanaan bagi hakim, serta keterlibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana secara berkeadilan.

Article Details

Section

Articles

References

Referensi dari Buku :

Hiariej, E. O. S., & Topo, S. (2023). Anotasi KUHP Nasional: Memahami paradigma baru hukum pidana Indonesia. Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2024). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana.

Muladi, & Arief, B. N. (2023). Kebijakan hukum pidana dan pembaharuan sistem pemidanaan nasional. Kencana.

Sonata, D. L., & Pratama, R. A. (2024). Metodologi penelitian hukum normatifdalam kajian pembaruan regulasi. Pustaka Pelajar.

Wedhatama, A., & Pohan, R. (2024). Dinamika Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Rajawali Pers.

Referensi dari Jurnal Ilmiah :

Sutrisno, B., & Prasetyo, T. (2024). Sinkronisasi hukum acara pidana dalam mendukung implementasi pidana alternatif pada KUHP Nasional. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 13(1), 45–62.

Tongat, Prasetyo, S. N., & Aunuh, N. (2023). Pergeseran paradigma pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 30(2), 235–256.

Zainal, A., & Arifin, R. (2024). Eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) pasca pengesahan KUHP Nasional: Peluang dan tantangan harmonisasi regulasi. Jurnal Media Hukum, 31(1), 112–129.

Referensi Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7154.

Indonesia. (2026). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7