Analisis Prinsip Transparansi dalam Mekanisme Penunjukan Langsung untuk Program Prioritas Presiden Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025
Main Article Content
Abstract
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menambahkan pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan/atau bantuan Presiden berdasarkan arahan Presiden sebagai kriteria baru penunjukan langsung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Karena penunjukan langsung mengesampingkan persaingan terbuka dan bertumpu pada diskresi pejabat, kriteria ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi. Artikel ini bertujuan menguraikan pengaturan kriteria tersebut dalam Pasal 38 ayat (5) huruf a dan Pasal 41 ayat (5) huruf a, menganalisis implikasinya terhadap transparansi, dan merumuskan upaya pengamanannya. Dengan metode yuridis normatif (doktrinal) melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kajian ini menemukan bahwa kriteria tersebut ditentukan oleh status program dan arahan Presiden, bukan oleh sifat barang atau jasa, serta dibuktikan melalui dokumen tertulis, analisis pengguna anggaran, dan konfirmasi menteri yang menyelenggarakan urusan kesekretariatan negara. Implikasinya terhadap transparansi bersifat ganda: transparansi prosedural setelah penunjukan terjaga melalui sistem pengadaan elektronik, tetapi transparansi substantif atas alasan penunjukan belum terjamin dalam ketentuan yang dikaji karena publikasi arahan maupun analisis tidak diwajibkan, sehingga pengendalian diskresi bergantung pada integritas pejabat. Penelitian ini merekomendasikan publikasi dasar penetapan, indikator operasional analisis, kepastian prosedur konfirmasi, pengawasan berorientasi substansi, dan pelibatan masyarakat.
Article Details
Section

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Aprilia, G. N. (2023). Buku saku metode pemilihan pengadaan barang/jasa. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pandeglang, Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang.
Choiri, I., & Hadi, H. (2025). Analisis pengaruh regulasi terbaru Perpres Nomor 46 Tahun 2025 dan sistem e-katalog v.06 terhadap nilai efektif, efisien, akuntabilitas dan transparansi pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ), 4(2), 52–69. https://doi.org/10.55961/jpbj.v4i2.71
Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat. (2022). Peran serta masyarakat dalam mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa. Komisi Pemberantasan Korupsi.
Firdaus, M., & Susanto, T. (2023). Modul pengantar pengadaan barang/jasa pemerintah (Versi 3.1). Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Hardiyan, S. P. (2023). Perspektif hukum dalam keterbukaan, transparansi, proporsional, dan penegakan hukum pada kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perspektif Hukum, 23(2), 262–283. https://doi.org/10.30649/ph.v23i2.260
Hasjad, Maranjaya, A. K., Putra, S. K., Natsir, M. K. K., Erwinta, P., Firman, Babussalam, A. B., Farda, N. F., Arman, Z., Irawan, A. D., & Yudhanti, R. (2025). Hukum administrasi negara: Teori, regulasi dan praktik pemerintahan. CV Gita Lentera.
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia dengan Penunjukan Langsung dalam Pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah, Bantuan Pemerintah, dan/atau Bantuan Presiden Berdasarkan Arahan Presiden. https://peraturan.bpk.go.id/Download/383088/Peraturan%20LKPP%20No.%202%20Tahun%202025.pdf
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. https://peraturan.bpk.go.id/Download/154497/Perpres%20Nomor%2012%20Tahun%202021.pdf
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. https://peraturan.bpk.go.id/Download/64076/Perpres%20Nomor%2016%20Tahun%202018.pdf
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. https://jdih.pu.go.id/internal/assets/assets/produk/Perpres/2025/04/2025perpres46.pdf
Pratama, M. J. N., Arifin, Z., & Partini, N. N. T. (2026). Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dalam pencegahan korupsi pengadaan pemerintah. Journal Juridisch, 4(1), 188–209. https://doi.org/10.26623/jj.v4i1.13521
Pratama, S. S., Januri, & Rusjana, M. (2025). Implementasi Peraturan LKPP No 4 Tahun 2024 tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia dalam mewujudkan prinsip good governance. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 4(1), 1–8. https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i01.3856
Saidah, N. K., Arifin, Z., Sasti, C. T. A., Nurfitriawati, & Prayitno, T. H. (2026). Problematika dalam transparansi proses lelang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai faktor terjadinya persekongkolan tender. Journal Juridisch, 4(2), 374–392. https://doi.org/10.26623/jj.v4i2.13612
Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Masa Transisi. https://spse.inaproc.id/bolmutkab/publik/detil_special?beritaId=10002377000
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/14TAHUN2008UU.htm
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. https://peraturan.bpk.go.id/Download/28023/UU%20Nomor%2030%20Tahun%202014.pdf
Wahyudi, J. (2022). Penerapan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas pada pengadaan barang/jasa pemerintah dalam tanggap darurat COVID-19. Jurist-Diction, 5(6), 2247–2270. https://doi.org/10.20473/jd.v5i6.40568
Wijanarko, D. S., Efrianto, G., & Gayo, S. (2023). Persoalan hukum dalam pengadaan barang dan jasa. Penerbit Pata.