Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Rekonstruksi Kebijakan Pemidanaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Nasional

Main Article Content

Eka Octavia Ningshi
Nur Fadhilah Mappaselleng

Abstract

Pergeseran paradigma pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana nasional menuntut evaluasi mendasar terhadap perlakuan negara atas anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan merumuskan rekonstruksi kebijakan pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis preskriptif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana nasional telah mengadopsi nilai keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif dengan menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir. Meskipun demikian, rekonstruksi kebijakan tetap diperlukan untuk memperluas ambang batas diversi, memperkuat sanksi tindakan dan pidana non-kustodial berbasis pembinaan masyarakat, serta mensinkronkan pedoman pemidanaan bagi hakim agar selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Article Details

Section

Articles

References

Arief, B. N. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Kencana Prenada Media Group.

Asshiddiqie, J. (2018). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.

Firdaus, M. I. (2022). Harmonisasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(2), 415–434. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3345

Hiariej, E. O. S. (2021). Prinsip-prinsip hukum pidana (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.

Hidayat, R. (2022). Budaya hukum aparat penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara pidana anak. Jurnal Yudisial, 15(1), 67–84. https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.498

Marlina. (2018). Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice. Refika Aditama.

Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.

Nashriana. (2019). Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia. RajaGrafindo Persada.

Pratama, A. Y., & Kusuma, D. W. (2023). Pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional: Peluang penerapannya bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 12(1), 89–106. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1124

Putra, R. A., & Wulandari, S. (2022). Dampak prisonisasi dan stigmatisasi terhadap proses reintegrasi sosial anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 16(3), 511–528. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2022.V16.511-528

Rahmawati, N. (2021). Efektivitas sanksi tindakan dalam melindungi hak tumbuh kembang anak pelaku tindak pidana. Arena Hukum, 14(2), 275–294. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.4

Setyowati, I. (2020). Kendala yuridis dan sosiologis pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Masalah-Masalah Hukum, 49(4), 388–399. https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.388-399

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.

Suprapti, E. (2021). Rekonstruksi kebijakan hukum pidana dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum berbasis keadilan restoratif. Jurnal Pembaharuan Hukum, 8(2), 210–225. https://doi.org/10.26532/jph.v8i2.16420

Tongat, Prasetyo, S. N., Aunuh, N., & Fajrin, Y. A. (2020). Hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Jurnal Konstitusi, 17(1), 157–177. https://doi.org/10.31078/jk1717

Wahyudi, S. (2019). Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Genta Publishing.

Zulfikar, A., & Harahap, R. Z. (2023). Paradigma keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(2), 145–160. https://doi.org/10.54629/jli.v20i2.1045