Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Nasional dari Pembalasan Menuju Keadilan Korektif

Main Article Content

Andi Lestari Islamiah
Nur Fadhilah Mappaselleng

Abstract

Pembaruan hukum pidana materiil melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai dekolonisasi sistem hukum warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht) yang selama lebih dari satu abad berorientasi pada pendekatan retributif. Penelitian ini bertujuan menganalisis pergeseran paradigma pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional dari orientasi pembalasan menuju keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis preskriptif terhadap norma tujuan pemidanaan serta pedoman pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perumusan secara eksplisit tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 menggeser tujuan penghukuman dari sekadar penderitaan fisik atau perampasan kemerdekaan menjadi upaya pencegahan tindak pidana, pemasyarakatan terpidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan masyarakat, serta pembebasan rasa bersalah. Selain itu, pengenalan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial menjadi instrumen konkret untuk mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan serta mewujudkan pemidanaan yang lebih manusiawi. Pergeseran paradigma ini menuntut transformasi kultural aparat penegak hukum agar pemidanaan benar-benar berfungsi sebagai sarana pemulihan keadilan substantif.

Article Details

Section

Articles

References

Anwar, M. (2024). Tantangan transformasi kultur hukum aparat penegak hukum dalam implementasi KUHP Nasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 54(1), 45–64.

Arief, B. N. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Prenadamedia Group.

Braithwaite, J. (2016). Restorative justice and responsive regulation: The question of evidence. RegNet Research Paper, 51(2), 1–28.

Harkrisnowo, H. (2021). Rekonstruksi konsep pemidanaan: Suatu gugat terhadap proses legislasi dan pemidanaan di Indonesia. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 2(1), 1–19.

Hiariej, E. O. S. (2021). Prinsip-prinsip hukum pidana (Edisi Revisi). Cahaya Atma Pustaka.

Ibrahim, J. (2018). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.

Kurniawan, R., & Wijaya, H. (2023). Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem pemidanaan KUHP Nasional. Jurnal Legislasi Indonesia, 20(3), 312–328.

Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenadamedia Group.

Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.

Muladi, & Sulistyani, D. (2020). Kompleksitas perkembangan tindak pidana dan kebijakan kriminal. Alumni.

Nawawi Arief, B. (2020). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.

Nugroho, H. (2023). Pedoman pemidanaan dan konsep rechterlijk pardon dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Yudisial, 16(2), 189–208.

Prakoso, A. (2024). Eksistensi hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) pada KUHP Nasional dalam perspektif sosiologi hukum. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 13(1), 77–94.

Putra, I. G. N. A., & Raharjo, A. (2024). Pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Jurnal Konstitusi, 21(1), 112–131.

Putri, D. A., & Jaya, N. S. P. (2023). Kebijakan formulasi pidana pengawasan dan pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(2), 310–326.

Santoso, T. (2023). Hukum pidana: Suatu pengantar. Rajawali Pers.

Setiyono, J. (2022). Dekolonisasi hukum pidana Indonesia: Dari paradigma retributif menuju keadilan restoratif. Masalah-Masalah Hukum, 51(3), 245–256.

Suhariyanto, B. (2023). Asas pemaafan hakim (rechterlijk pardon) dalam KUHP Nasional dan implikasinya terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 30(2), 278–299.

Syahrin, M. A. (2022). Politik hukum pemidanaan dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(4), 489–502.

Tongat. (2022). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan. UMM Press.

Wulandari, C. (2023). Pergeseran filosofi pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP: Kajian keadilan korektif dan rehabilitatif. Pandecta Research Law Journal, 18(1), 134–148.

Yoserwan. (2023). Prinsip ultimum remedium dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui KUHP Nasional. Nagari Law Review, 6(2), 155–169.

Zehr, H. (2015). The little book of restorative justice (Revised and updated ed.). Good Books.

Zuleha. (2022). Integrasi keadilan restoratif dalam pembaruan hukum pidana sebagai upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Jurnal Ilmu Hukum Kanun, 24(2), 215–230.