Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Dekolonisasi KUHP, Penyesuaian Pidana, dan Tantangan Implementasinya
Main Article Content
Abstract
Pembaruan hukum pidana Indonesia memasuki tahap implementasi sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan dan arah pembaruan hukum pidana nasional serta menelaah peran penyesuaian pidana dan tantangan implementasinya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan tersebut berpijak pada misi dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan modernisasi, yang diwujudkan melalui perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan, pembaruan jenis pidana, pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat beserta pedoman pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025, serta penyesuaian ancaman pidana yang arahnya tidak selalu seragam. Keberhasilan implementasinya bergantung pada sinkronisasi peraturan pelaksana dan hukum acara, kesiapan lembaga pelaksana pidana alternatif, konsistensi penerapan asas legalitas, serta perubahan budaya hukum aparat penegak hukum dan masyarakat.
Article Details
Section

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Referensi dari buku:
Arief, B. N. (2008). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana.
Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.
Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Sudarto. (1986). Hukum dan hukum pidana. Alumni.
Referensi dari jurnal ilmiah:
Fadilla, A. N., Kusumajakti, D. A. N., & Fauzi, R. M. (2024). Analisis pengaturan living law dalam RUU KUHP yang dituangkan pada peraturan daerah ditinjau berdasarkan konstitusi. Jurist-Diction, 7(2), 223–244. https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56121
Firdausi, R. A., & Junaidy, A. B. (2026). Sinkronisasi norma living law dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 dengan asas legalitas formal. Majelis: Jurnal Hukum Indonesia, 3(3), 153–162. https://doi.org/10.62383/majelis.v3i3.1997
Kusworo, D. L., & Fauzi, M. N. K. (2024). Living law dalam KUHP: Suatu gagasan menginventarisasi kompilasi hukum adat. Jurist-Diction, 7(3), 439–456. https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266
Yamin, B., & Rachman, M. T. (2025). Problematik yuridis Pasal 2 KUHP baru dalam perspektif prinsip-prinsip dasar asas legalitas. Unizar Law Review, 8(2), 170–180. https://doi.org/10.36679/ulr.v8i2.106
Referensi dari peraturan perundang-undangan dan putusan:
Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
Indonesia. (2025a). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 197.
Indonesia. (2025b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188.
Indonesia. (2026). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Putusan Nomor 26/PUU-XXIV/2026 tentang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://pasal.id/peraturan/putusan-mk/puu-mk-26-2026
Referensi dari laman web:
Dandapala. (2026). Hari Jumat ini berlaku KUHAP 2025. https://dandapala.com/article/detail/hari-jumat-ini-berlaku-kuhap-2025
Hukumonline. (2026). Menanti terbitnya aturan turunan KUHAP baru. https://www.hukumonline.com/berita/a/menanti-terbitnya-aturan-turunan-kuhap-baru-lt69e79a55bbdfe/
Wahyudi, H. (2026, 6 Januari). Baru berlaku langsung diubah, berikut pasal KUHP baru yang disesuaikan! Dandapala. https://dandapala.com/article/detail/baru-berlaku-langsung-diubah-berikut-pasal-kuhp-baru-yang-disesuaikan