Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Siber di Era Transformasi Digital

Main Article Content

Muh. Rafli Idris
Nur Fadhilah Mappaselleng

Abstract

Transformasi digital meningkatkan peluang kejahatan siber yang bersifat lintas batas, cepat berubah, dan sulit dibuktikan, sedangkan kebijakan hukum pidana Indonesia tersebar dalam beberapa undang-undang. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana siber dan merumuskan arah rekonstruksinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terhadap instrumen internasional. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru telah memperluas dasar pemidanaan, tetapi masih menyisakan tumpang tindih norma, rumusan yang menuntut kepastian, pembuktian digital yang belum operasional, serta pendekatan nonpenal yang belum terpadu. Rekonstruksi kebijakan perlu diarahkan pada harmonisasi norma pidana siber, penguatan hukum acara dan pembuktian digital, pelindungan data pribadi dan infrastruktur, serta integrasi sarana penal dan nonpenal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi tersebut diperlukan agar kebijakan pidana siber efektif, proporsional, dan menjamin hak asasi manusia.

Article Details

Section

Articles

References

Arief, B. N. (2006). Tindak pidana mayantara: Perkembangan kajian cybercrime di Indonesia. RajaGrafindo Persada.

Arief, B. N. (2008). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana Prenada Media Group.

Clough, J. (2015). Principles of cybercrime (2nd ed.). Cambridge University Press.

Council of Europe. (2001). Convention on cybercrime (ETS No. 185). https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention

Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.

Hia, Y. (2024). Analisa yuridis pasal-pasal khusus terkait kejahatan siber dalam KUHP baru (UU 1/2023). Selisik, 10(1), 157–177.

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2024). Siaran pers: Pemulihan PDNS 2, beberapa layanan publik berangsur pulih. InfoPublik. https://infopublik.id/kategori/siaran-pers/837948/siaran-pers-pemulihan-pdns-2-beberapa-layanan-publik-berangsur-pulih

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025a). Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025b). Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 tentang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mahrina, M., Sasmito, J., & Zonyfar, C. (2022). The Electronic and Transactions Law (EIT Law) as the first cybercrime law in Indonesia: An introduction and its implementation. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 21(2), 345–362.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.

Maskun. (2013). Kejahatan siber (cyber crime): Suatu pengantar. Kencana.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.

Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188.

Sautunnida, L. (2018). Urgensi undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia: Studi perbandingan hukum Inggris dan Malaysia. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 20(2), 369–384.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.

Sudarto. (1981). Hukum dan hukum pidana. Alumni.

The Jakarta Post. (2026, 28 September). Indonesia can’t afford to sit out the first cybercrime treaty. https://www.thejakartapost.com/opinion/2026/09/28/indonesia-cant-afford-to-sit-out-the-first-cybercrime-treaty

United Nations General Assembly. (2024). United Nations Convention against Cybercrime; Strengthening international cooperation for combating certain crimes committed by means of information and communications technology systems and for the sharing of evidence in electronic form of serious crimes (Resolution 79/243). https://docs.un.org/en/A/RES/79/243

Wall, D. S. (2007). Cybercrime: The transformation of crime in the information age. Polity Press.