Transformasi Paradigma Pemidanaan dan Restorative Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Main Article Content
Abstract
Pembaruan hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai pergeseran mendasar dari paradigma keadilan retributif warisan kolonial menuju keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonstruksi filosofi pemidanaan serta efektivitas integrasi mekanisme restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis kualitatif terhadap norma kodifikasi baru, putusan pengadilan, serta doktrin hukum pidana modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kodifikasi baru telah menginstitusionalisasikan tujuan pemidanaan secara eksplisit, memperluas alternatif pidana non-penjara seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial, serta mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, implementasi di tingkat praktik masih menghadapi tantangan ketidakharmonisan aturan teknis antarlembaga penegak hukum dan keterbatasan infrastruktur pengawasan pemidanaan alternatif. Simpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan pembaruan hukum pidana menuntut sinkronisasi hukum acara pidana dan penguatan kapasitas kelembagaan peradilan.
Article Details
Section

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
A. Buku
Arief, B. N. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Prenadamedia Group.
Arief, Barda Nawawi. (2017). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.
Hiarej, E. O. S. (2021). Prinsip-prinsip hukum pidana (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.
Marzuki, P. M. (2019). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
Muladi, & Sulistyani, D. (2020). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kerangka pembaruan hukum pidana. Alumni.
Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1992). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni
Sudarto. (1981). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Syarifuddin, M. (2021). Pembaruan hukum pidana dan tantangan peradilan modern di Indonesia. Kencana.
Zehr, Howard. (1990). Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice. Scottsdale: Herald Press.
B. Jurnal Ilmiah
Butt, S. (2023). Indonesia's new Criminal Code: Indigenising and democratising criminal law? Griffith Law Review, 32(2), 190–214. https://doi.org/10.1080/10383441.2023.2243772
Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoretis. Jurnal Hukum Positum, 5(2), 10–19. https://doi.org/10.35706/positum.v5i2.5289
Flora, H. S. (2022). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. University of Bengkulu Law Journal, 3(2), 142–158. https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158
Jaya, N. S. P. (2023). Pembaruan hukum pidana nasional dalam perspektif politik hukum dan nilai-nilai Pancasila. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(1), 1–16. https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.1-16
Pradana, R. A., & Nugroho, S. S. (2023). Harmonisasi kebijakan keadilan restoratif pada subsistem peradilan pidana di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 30(2), 312–334. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art5
Rahmawati, M. (2022). Pedoman pemidanaan sebagai instrumen pengendali disparitas putusan hakim dalam Rancangan KUHP. Jurnal Yudisial, 15(1), 45–64. https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.482
Saputra, R. (2024). Dialektika asas legalitas formil dan materiil dalam pengakuan hukum yang hidup di masyarakat pasca pengesahan KUHP Nasional. Jurnal Konstitusi, 21(1), 88–109. https://doi.org/10.31078/jk2115
Tongat, Prasetyo, S. N., Aunuh, N., & Fajrin, Y. A. (2020). Hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Jurnal Konstitusi, 17(1), 157–177. https://doi.org/10.31078/jk1717
Wijaya, I. K. A. (2025). Rekonstruksi pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 22(1), 34–49. https://doi.org/10.54629/jli.v22i1.1124
Yulia, R. (2022). Menggagas kedudukan korban dalam pembaruan hukum pidana nasional berbasis keadilan restoratif. Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(3), 615–632. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no3.3412
C. Peraturan Perundang-undangan
Belum terdapat peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam daftar yang Anda kirimkan. Jika digunakan dalam artikel, bagian ini dapat diisi dengan:
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
D. Dokumen Internasional
United Nations Economic and Social Council. (2002). Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters. Resolution 2002/12.