Penyuluhan Hukum Pencegahan Kenakalan Remaja melalui Penguatan Karakter dan Edukasi tentang Tawuran Pelajar di Lingkungan Sekolah
Main Article Content
Abstract
Kenakalan remaja, khususnya tawuran antarpelajar, merupakan permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban umum, keselamatan, serta keberlangsungan proses pendidikan. Tawuran tidak hanya berdampak terhadap pelaku dan korban, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan sekolah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada pelajar mengenai konsekuensi hukum dari tindakan tawuran sekaligus memperkuat karakter positif sebagai upaya pencegahan kenakalan remaja. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu, 14 Oktober 2026, bertempat di SMAN 1 Ciomas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan melibatkan 30 siswa kelas XI. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan pemberian contoh kasus yang berkaitan dengan tawuran pelajar. Materi meliputi bentuk kenakalan remaja, faktor penyebab tawuran, konsekuensi hukum, pentingnya kesadaran hukum, serta penguatan nilai tanggung jawab, pengendalian diri, toleransi, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa kegiatan menjadi sarana edukasi bagi peserta untuk memahami risiko sosial dan hukum dari keterlibatan dalam tawuran. Diskusi dan tanya jawab juga memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pandangan serta memahami pentingnya sikap bijak dalam menghadapi konflik antarteman. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung upaya sekolah dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman, tertib, dan bebas dari kekerasan.
Article Details
Section

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Setiawan, M. R., Anugerahayu, A. A., S, N. P., Susilawati, I. Y., & Daulay, R. F. N. (2025). Edukasi hukum untuk mencegah tawuran di kalangan pelajar. Jurnal Kompilasi Hukum, 10(1). https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.237