Pembaharuan Hukum Pidana Siber: Mengatasi Kesenjangan Normatif Pada Kejahatan Berbasis Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)
Main Article Content
Abstract
Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), khususnya teknologi generatif, memperluas kemampuan produksi dan manipulasi teks, gambar, suara, serta video. Di satu sisi, teknologi tersebut mendukung inovasi dan efisiensi; di sisi lain, ia dapat dimanfaatkan untuk penipuan, pemalsuan identitas, pemerasan, penyebaran konten sintetis tanpa persetujuan, dan manipulasi informasi. Perkembangan ini menimbulkan tantangan terhadap hukum pidana, terutama mengenai kecukupan rumusan delik, atribusi perbuatan, pembuktian digital, dan pertanggungjawaban pihak yang terlibat. Artikel ini bertujuan menilai kemampuan hukum pidana Indonesia menjangkau kejahatan berbasis AI dan merumuskan arah pembaharuan yang menjaga legalitas serta perlindungan korban. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan bahan hukum berupa KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan literatur ilmiah. Analisis menunjukkan bahwa sejumlah tindak pidana berbasis AI telah dapat dijangkau oleh norma yang ada, tetapi pengaturan tersebut masih tersebar dan tidak secara khusus merumuskan penyalahgunaan konten sintetis, impersonasi digital, serta standar penentuan tanggung jawab dalam ekosistem AI. Keterbatasan ini lebih tepat disebut kesenjangan normatif dan problem harmonisasi daripada kekosongan hukum total. Pembaharuan diperlukan melalui definisi yang presisi, penguatan pedoman penerapan norma, standar pembuktian digital, mekanisme pemulihan korban, dan kewajiban pencegahan yang proporsional bagi penyelenggara teknologi.
Article Details
Section

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Ali, M., & Wibowo, A. (2018). Kompensasi dan restitusi yang berorientasi pada korban tindak pidana. Yuridika, 33(2), 260–289. https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414
Amboro, Y. P., & Komarhana, K. (2021). Prospek kecerdasan buatan sebagai subjek hukum perdata di Indonesia. Law Review, 21(2), 145–172. https://doi.org/10.19166/lr.v0i2.3513
Arief, B. N. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Prenada Media.
Banfatin, P. M., Medan, K. K., & Fallo, D. F. N. (2025). Pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap penyalahgunaan teknologi artificial intelligence deepfake dalam melakukan tindak pidana cybercrime. Pemuliaan Keadilan, 2(1), 60–73. https://doi.org/10.62383/pk.v2i1.402
Budhijanto, D. (2017). Revolusi cyberlaw Indonesia: Pembaruan dan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2016. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 115–130. https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p115-130
Disemadi, H. S. (2021). Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan artificial intelligence dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 5(2), 177–199. https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460
Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban pidana dalam suatu kerangka teoretis. Jurnal Hukum Positum, 5(2), 10–19. https://doi.org/10.35706/positum.v5i2.5556
Jaya, F., & Goh, W. (2021). Analisis yuridis terhadap kedudukan kecerdasan buatan atau artificial intelligence sebagai subjek hukum pada hukum positif Indonesia. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 30(2), 1–11. https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1287
Nabilah, A., Feriandref, A., & Ballan, O. (2026). Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake sebagai bentuk kejahatan digital. Wajah Hukum, 10(2), 1035. https://doi.org/10.33087/wjh.v10i2.2220
Niffari, H. (2020). Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi: Suatu tinjauan komparatif dengan peraturan perundang-undangan di negara lain. Jurnal Yuridis, 7(1), 105–119. https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1846
Priscyllia, F. (2019). Perlindungan privasi data pribadi dalam perspektif perbandingan hukum. Jatiswara, 34(3), 239–249. https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i3.218
Sari, I. (2020). Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11(1), 53–70. https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651
Sihombing, E. N. A. M., & Syaputra, M. Y. A. (2020). Implementasi penggunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan peraturan daerah. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(3), 419–434. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.419-434
Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan sempurna dalam perspektif hukum siber. Sasi, 27(1), 38–52. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394
Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463–2478. https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478
Tekayadi, S. K., Efendi, S., & Rosikhu, M. (2026). Konstruksi hukum pidana terhadap kejahatan deepfake dalam perspektif manipulasi bukti digital. Justice Voice, 5(1), 47–59. https://doi.org/10.37893/jv.v5i1.1367
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2024). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
Yuniarti, S. (2019). Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal, 1(1), 147–154. https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030