Perlindungan Hukum Preventif Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Utang-Piutang Tanpa Jaminan Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia
Main Article Content
Abstract
Perjanjian utang-piutang tanpa jaminan merupakan salah satu bentuk
hubungan hukum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam
praktiknya, perjanjian tersebut memiliki risiko hukum, khususnya apabila
debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan utang sesuai
dengan kesepakatan. Kondisi ini dapat menimbulkan kerugian bagi
kreditur karena tidak adanya jaminan khusus yang dapat digunakan
sebagai sarana pelunasan piutang. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis bentuk perlindungan hukum preventif bagi kreditur dalam
perjanjian utang-piutang tanpa jaminan serta mengkaji upaya hukum yang
dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi berdasarkan ketentuan hukum
perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan
hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, bukubuku hukum, jurnal ilmiah, serta doktrin yang berkaitan dengan perjanjian
dan perlindungan kreditur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perlindungan hukum terhadap kreditur tetap dijamin melalui Pasal 1131
dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur
bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum atas segala
perikatannya dan hasil penjualannya dibagikan kepada para kreditur sesuai
ketentuan hukum. Namun, kreditur yang tidak memiliki jaminan khusus
pada umumnya berkedudukan sebagai kreditur konkuren sehingga tidak
memperoleh hak didahulukan dalam pelunasan piutang. Oleh karena itu,
perlindungan hukum preventif perlu dilakukan melalui pembuatan
perjanjian tertulis, pencantuman klausul yang jelas, pemeriksaan identitas
dan kemampuan finansial debitur, serta penyimpanan bukti transaksi.
Dengan demikian, perlindungan hukum preventif menjadi langkah penting
untuk mengurangi risiko wanprestasi, memperkuat kedudukan pembuktian
kreditur, dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian
utang-piutang tanpa jaminan.
Article Details
Section

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Agustina, Tiara, Nur Asyiah, dan Vivi Hayati. (2026). “Pelaksanaan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Bukti Tertulis.” Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 8, No. 1. https://doi.org/10.33059/majim.v8i1.14155.
Ahmad Mukri Aji dan Syarifah Gustiawan Mukri. (2022). “Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah dengan Hukum Positif di Indonesia.” Mizan Journal of Islamic Law, Vol. 6, No. 2, hlm. 267–280.
Fida, Putri Fida Yanti, dan Al Qodar Purwo Sulistyo. (2025). “Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Wanprestasi atas Utang Piutang Tanpa Jaminan di Indonesia.” Madani Legal Review, Vol. 9, No. 2. https://doi.org/10.31850/malrev.v9i2.3834.
Fikrun, Moh. (2025). “Aspek Hukum Perdata terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang Tanpa Jaminan.” Jurnal Tana Mana, Vol. 6, No. 2. https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1124.
Hernoko, A. Y. (2005). Dasar-Dasar Hukum Kontrak. Surabaya.
Mulyati, E., dan F. A. Dwiputri. (2018). “Prinsip Kehati-Hatian dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan.” Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Vol. 1, No. 2, hlm. 134. https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.112.
Permatasari, Dea Gustin, dan Muhammad Alfian. (2025). “Aspek Hukum Perjanjian Utang- Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan Nomor 219/Pdt/2020/PT.Smg).” Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1. https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v4i1.6273.
Ramadani, Novelita Dara. (2025). “Kekuatan Hukum Jaminan Tanpa Pengikatan dalam Perkara Utang Piutang Ketika Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan No. 57/Pdt.G.S/2021/PN.Pwr).” Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 3, hlm. 150–158.
Roeroe, S. D. L. (2017). “Kewenangan Pihak Ketiga sebagai Penjamin dalam Perjanjian Kredit.” Lex Privatum, Vol. 5, No. 1, hlm. 5–14.
Salim, F., dan M. Kholil. (2021). “Perlindungan Hukum bagi Para Pihak pada Perjanjian Utang-Piutang Berbasis Teknologi.” Verstek, Vol. 9, No. 3, hlm. 601–609. https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55050.
Sako, Alim, Wira Franciska, dan Mardi Candra. (2024). “Perlindungan Hukum Kreditur dari Wanprestasi Debitur atas Utang Jaminan Tanah dan Bangunan tanpa Hak Tanggungan.” Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 4, No. 10, hlm. 757–765. https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i10.770.