Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Akses Ilegal terhadap Data Pribadi Melalui Serangan Malware Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi

Main Article Content

Cicilia Winda
Muchamad Iksan

Abstract





Kemajuan teknologi informasi diikuti oleh meningkatnya kejahatan siber, salah satunya serangan malware terhadap data pribadi berupa ransomware, spyware, trojan horse, dan keylogger. Pelaku bertindak secara tersembunyi, memalsukan identitas, memanfaatkan sistem otomatis, serta kerap berada di luar negeri, sehingga pembuktian unsur kesengajaan dan sifat melawan hukum di persidangan menjadi sulit. Di sisi lain, hukum positif Indonesia belum mengatur malware secara eksplisit dan masih terdapat ketidaksinkronan norma antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi serangan malware terhadap data pribadi sebagai tindak pidana menurut UU ITE serta mengkaji mekanisme pertanggungjawaban pidana pelakunya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa serangan malware dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana melalui ketentuan akses ilegal dan perusakan sistem/informasi elektronik dalam UU ITE karena memenuhi unsur kesengajaan, tanpa hak, dan melawan hukum, meskipun belum ada definisi eksplisit mengenai malware. Pertanggungjawaban pidana pelaku berlandaskan asas geen straf zonder schuld, namun penegakannya terkendala hambatan pembuktian elektronik, yurisdiksi transnasional, dan potensi disparitas pemidanaan akibat konkurensi norma antara UU ITE dan UU PDP. Diperlukan harmonisasi regulasi kedua undang-undang, perumusan norma eksplisit mengenai malware, serta penguatan kapasitas digital forensik aparat penegak hukum





Article Details

Section

Articles

References

Buku:

Arief, B. N. (2022). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.

Budhijanto, D. (2024). Hukum Pelindungan Data Pribadi dan Data Nasional. Bandung: Logoz Publishing.

Djafar, W. (2023). Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Pembaruan. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rosadi, S. D. (2023). Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022). Jakarta: Sinar Grafika.

Sangalang, R. S., & Farina, T. (2024). Hukum Pidana Cyber. Malang: Media Penerbit Indonesia.

Suseno, S. (2022). Yurisdiksi Tindak Pidana Siber: Teori dan Praktik Penegakan Hukum Transnasional. Bandung: Refika Aditama.

Wahyono, T. (2023). Digital Forensics: Panduan Praktis Investigasi Kejahatan Siber dan Pembuktian Hukum. Yogyakarta: Andi Offset.

Yurizal. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia. Malang: Media Nusa Creative.

Jurnal:

Adinda, L. S. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum Al-Dalil, 2(2), 145–158.

Amirulloh, M. (2025). Sinkronisasi Hukum Pidana Siber: Analisis Tumpang Tindih Regulasi antara Rezim UU ITE dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 32(2), 115–138.

Arief, M., & Darmawan, A. (2024). Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik atas Kebocoran Data Pribadi Akibat Serangan Ransomware (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia). Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 31(1), 112–134. https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art6

Arief, S. (2022). Model Sistem BAgi HAsil: Pada Sektor Pertanian di Jawa Timur. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=oBRkEAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA1%5C&dq=screening+produk+islami%5C&ots=PmQijoYmTh%5C&sig=HVJ7pdT0GeiCrJEVcWa5O1RezUo

Bua, I. T., & Idris, N. I. (2025). Analisis Kebijakan Keamanan Siber di Indonesia: Studi Kasus Kebocoran Data Nasional pada Tahun 2024. Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan, 2(2), 100–114.

Budhijanto, D. (2024). Hukum Pelindungan Data Pribadi dan Data Nasional. Logoz Publishing.

Djafar, W. (2023). Hukum Pelindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Pembaruan. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Faqir, R. S. A., Al-Kafawin, A. M., & Al-Shawabkeh, M. (2024). Digital Evidence Extracted from Electronic Media: A Comparative Study. International Journal of Cyber Criminology, 18(2), 224–242.

Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi). Cahaya Atma Pustaka.

Kharisma, D. B. (2022). A Comparative Study of Personal Data Protection Regulations in Indonesia, Hong Kong, and Malaysia. Journal of Financial Crime, 29(4), 1443–1457. https://doi.org/10.1108/JFC-09-2021-0199

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.

Nurbaiti, S. (2022). Perlindungan Hukum Pemilik Data Pribadi dalam Transaksi Digital. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 29(1), 45–67. https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art3

Nurjanah, A. A., & Liyus, H. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Terhadap Serangan Malware dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 6(2), 230–244.

Pansariadi, R. S. B., & Soekorini, N. (2023). Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya. Binamulia Hukum, 12(2), 287–298. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.605

Putri, N. N., & Lasmadi, S. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2(2), 123–139.

Rosadi, S. D. (2023). Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022). Sinar Grafika.

Rosadi, S. D. (2025). Konvergensi Standar Global Pelindungan Data Pribadi ke dalam Rezim Hukum Siber Indonesia Pasca-Pengundangan UU PDP. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 32(1), 55–78.

Sangalang, R. S., & Farina, T. (2024). Hukum Pidana Cyber. Media Penerbit Indonesia.

Sari, D. P., & Pratama, R. A. (2023). Penegakan Hukum Pidana terhadap Modus Penipuan Phishing Berkedok Undangan Digital (APK) dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(3), 489–505. https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.489-505

Sari, I. P., & Prihatiningtyas, W. (2023). Tanggung Jawab Hukum Platform Fintech Lending atas Penyalahgunaan Data Kontak Darurat. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 23(2), 201–215. https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.201-215

Simorangkir, H. P. (2024). Perlindungan Data Pribadi dalam Kasus Ransomware: Apa Kata Hukum? Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 2(4), 426–434. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1823

Sugiantari, A. A. P. W. (2024). Analisis Sanksi Hukum Atas Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Insiden Bocornya Data Pribadi Masyarakat Dari Pusat Data Nasional (PDN) Indonesia. Jurnal Hukum Saraswati, 6(2), 728–741.

Suseno, S. (2022). Yurisdiksi Tindak Pidana Siber: Teori dan Praktik Penegakan Hukum Transnasional. Refika Aditama.

Wahyono, T. (2023). Digital Forensics: Panduan Praktis Investigasi Kejahatan Siber dan Pembuktian Hukum. Andi Offset.

Yurizal. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia. Media Nusa Creative.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.