Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penipuan

Main Article Content

Aulia Andini
Nur Fadhilah Mappaselleng

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan norma pidana penipuan dan efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan setelah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berlaku pada 2 Januari 2026. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan norma, serta dianalisis secara kualitatif menggunakan lima faktor penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mempertahankan unsur penipuan dan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun, tetapi merumuskannya secara alternatif dengan pidana denda kategori V. Pembaharuan yang paling bermakna terletak pada sistem pemidanaan, yaitu tujuan dan pedoman pemidanaan, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pidana tambahan ganti rugi, dan permaafan hakim. Efektivitas sanksi pidana bergantung pada keselarasan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, kesamaan pemahaman aparat penegak hukum, kemampuan penelusuran kejahatan digital, literasi masyarakat, dan budaya penyelesaian damai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaharuan norma bersifat progresif, tetapi efektivitasnya menuntut peraturan pelaksana, pedoman pemidanaan yang seragam, dan pemulihan kerugian korban sebagai orientasi pemidanaan.

Article Details

Section

Articles

References

Arief, B. N. (2010). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana Prenada Media Group.

Firdaus, A., & Koswara, I. Y. (2024). Pembaharuan hukum pidana di Indonesia: Analisis tentang pidana pengawasan dan asas keseimbangan. Lex Renaissance, 9(1), 1–22. https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art1

Hanum, C. (2021). Prospek keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Veritas, 7(1), 1–18. https://doi.org/10.34005/veritas.v7i1.1231

Harun. (2025). The essence of restorative justice based on the Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 on the handling of criminal acts based on restorative justice. Global Legal Review, 5(2), 162–175. https://doi.org/10.19166/glr.v5i2.9183

Hiariej, E. O. S. (2024). Prinsip-prinsip hukum pidana: Edisi penyesuaian KUHP Nasional. Rajawali Pers.

Hitaminah, K., Solihin, Hendra, M., & Basri, H. (2026). Analisis yuridis sanksi pidana penipuan jual beli online melalui media sosial berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jurnal Ilmiah Muqoddimah, 10(2), 1445–1456. https://doi.org/10.31604/jim.v10i2.2026.1445-1456

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.

Nurcahyo, E., & Laksana, A. W. (2025). Reformulation of criminal sanctions for perpetrators of online fraud based on justice. Ratio Legis Journal, 4(4), 3482–3499.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Rahmadani, W., Rahman, A., & Munandar, S. (2023). Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan online. Sumbang12 Law Journal, 2(1).

Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(1), 31–52. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52

Rusydianta, M. (2021). Reformulating fraud crimes under Article 378 of the Criminal Code based on restorative justice values. Prophetic Law Review, 3(2), 220–243. https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss2.art6

Samudra, R. A. A., & Widarto, B. (2024). Penegakan hukum tindak pidana penipuan dalam jual beli mobil bekas (studi kasus di Polsek Duren Sawit). Lex Progressium: Jurnal Kajian Hukum dan Perkembangan Hukum, 1(1), 136–145.

Soekanto, S. (2016). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Ed. 14). Rajawali Pers.

Tampubolon, M. H. P., Pawennei, M., & Zainuddin. (2021). Efektivitas penyidikan tindak pidana penipuan secara online. Journal of Lex Generalis, 2(6).

Triawan, A., Purwanda, S., Darwis, M., Kairuddin, & Tijjang, B. (2025). Dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan perspektif yuridis. Innovative: Journal of Social Science Research, 5(4), 3896–3911.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.