Rekonstruksi Perlindungan Hak Tersangka, Praperadilan, dan Asas Hukum Pidana dalam Dinamika Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Main Article Content

Abdul Rahman Karim
Nur Fadhilah Mappaselleng

Abstract

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025), yang keduanya berlaku sejak 2 Januari 2026, membawa implikasi fundamental pada hukum pidana materiil maupun formil. Transisi paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif meniscayakan penguatan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka. Artikel ini menganalisis rekonstruksi perlindungan hak-hak tersangka, perluasan dan efektivitas praperadilan sebagai instrumen kontrol yudisial (judicial scrutiny), serta transformasi asas-asas hukum pidana dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHAP 2025 memperluas objek praperadilan menjadi enam objek serta memperluas subjek pemohon, tetapi masih menyisakan persoalan berupa kekosongan pengaturan pemohon bagi dua objek baru, risiko pengujian yang berhenti pada aspek administratif, dan kebutuhan pengaturan teknis lanjutan. Keberhasilan pembaruan hukum pidana materiil sangat bergantung pada penguatan fungsi kontrol yudisial guna menjamin prinsip due process of law secara substantif.

Article Details

Section

Articles

References

Arief, B. N. (2016). Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana Prenada Media Group.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1

Dandapala. (n.d.). Transformasi praperadilan dalam KUHAP. https://www.dandapala.com/article/detail/tranformasi-praperadilan-dalam-kuhap

Hamzah, A. (2017). Hukum acara pidana Indonesia (Edisi revisi). Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2002). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2012). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan (Edisi kedua). Sinar Grafika.

Hiariej, E. O. S. (2012). Teori & hukum pembuktian. Erlangga.

Hukumonline. (n.d.). Hal-hal baru dalam KUHAP 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-hal-baru-dalam-kuhap-2025-lt54fb0fbb797f0/

Hukumonline. (2026, 6 Februari). Objek praperadilan menurut KUHAP baru. https://www.hukumonline.com/klinik/a/objek-praperadilan-menurut-kuhap-baru-lt51fa663e47431/

Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.-a). Paradigma baru praperadilan dalam KUHAP baru. MARINews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/paradigma-baru-praperadilan-dalam-kuhap-baru-0bqm

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.-b). Perspektif reformulasi KUHAP dan urgensi pengaturan Perma. MARINews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/perspektif-reformulasi-kuhap-dan-urgensi-pengaturan-perma-0Zd

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2011). Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (28 April 2015).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.-a). Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.-b). Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.

Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.

Nugraha, M. R. (2026, 8 Juni). Seluk beluk praperadilan: Dari objek hingga upaya hukumnya. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/praperadilan-(3)-cl7035/

Okezone News. (2026, 2 September). Rismon Cs gugat praperadilan berulang ke MK, hakim konstitusi minta renungkan kembali. https://news.okezone.com/read/2026/09/02/337/3239799/rismon-cs-gugat-praperadilan-berulang-ke-mk-hakim-konstitusi-minta-renungkan-kembali

Packer, H. L. (1968). The limits of the criminal sanction. Stanford University Press.

Pangaribuan, L. M. P. (2014). Hukum acara pidana: Surat resmi advokat di pengadilan. Papas Sinar Sinanti.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149).

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.