Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Atas Dugaan Penyadapan Komunikasi Elektronik Presiden Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Tokoh Publik: Perspektif Hukum Pidana, Keamanan Negara, Dan Fikih Siyasah Jinayah

Abstract

Penelitian ini menganalisis kontruksi pertanggungjawaban pidana atas dugaan penyadapan komunikasi elektronik terhadap Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, dan tokoh publik melalui perspektif hukum pidana, keamanan negara, serta fikih siyasah jinayah. kajian ini berangkat dari dugaan penggunaan sistem intersepsi tanpa verifikasi dan dasar penegakkan hukum yang memadai, termasuk dugaan penghapusan data hasil intersepsi, dengan rentang peristiwa yang diberikan melintasi perubahan rezim hukum pada 2 januari 2026. Penelitian dilakukan sebagai penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan hukum Islam. Analisis menunjukkan bahwa penentuan pertanggungjawaban harus membedakan legalitas kewenangan, unsur tindak pidana, bentuk kesalahan, peran setiap pihak, serta keabsahan bukti elektronik. Status sasaran sebagai pejabat negara tidak dengan sendirinya membentuk tindak pidana terhadap keamanan negara. Dalam perspektif Fikih  Siyasah Jinayah, intersepsi tanpa alasan  syar'i dan otorisasi yang sah dapat beririsan dengan larangan tajassus, pelanggaran amanah, dan tindakan yang merugikan kehormatan serta kemaslahatan umum. Penelitian ini merumuskan parameter evaluasi yang mengintegrasikan asas legalitas proporsionalitas, akuntabilitas dan perlindungan hak.