Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Produk tanpa Label Peringatan

Abstract

Peredaran produk tanpa label peringatan dapat membahayakan konsumen akibat tidak tersedianya informasi mengenai risiko penggunaan barang. Penelitian ini mengkaji dasar hukum kewajiban pencantuman label peringatan dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas pelanggaran kewajiban tersebut. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan sektoral terkait, dengan analisis kualitatif dan penalaran deduktif. Hasil kajian menemukan bahwa kewajiban pelabelan berkaitan dengan hak konsumen memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur serta ketentuan teknis mengenai keamanan produk. Pelanggaran kewajiban tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab perdata melalui ganti rugi, sanksi administratif berupa penarikan produk atau pencabutan izin, dan pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih menghadapi kendala pengawasan, literasi hukum konsumen, dan pembuktian hubungan kausal antara ketiadaan peringatan dan kerugian. Kajian ini merekomendasikan pengawasan berbasis risiko, penguatan penyelesaian sengketa konsumen, serta perbaikan akses terhadap mekanisme ganti rugi.