Analisis Yuridis terhadap Restorative Justice dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia Sesuai dengan Prinsip Keadilan Korektif dalam KUHP Baru

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru) menandai titik balik penting dalam politik hukum pidana nasional, yaitu bergesernya orientasi pemidanaan dari paradigma retributif warisan Wetboek van Strafrecht menuju paradigma yang lebih berkeadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis bagaimana prinsip restorative justice diintegrasikan dengan gagasan keadilan korektif (corrective justice) di dalam KUHP Baru, serta sejauh mana kedua prinsip tersebut telah terumuskan secara operasional dalam norma perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menelaah bahan hukum primer berupa KUHP Baru dan peraturan pelaksananya, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan penalaran deduktif. KUHP Baru memuat sejumlah norma yang merefleksikan pergeseran paradigma tersebut, antara lain rumusan tujuan pemidanaan yang tidak lagi semata-mata bersifat pembalasan, ketentuan mengenai diversi dan mediasi penal, pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi, serta pidana pengawasan dengan syarat khusus pemulihan korban, sebagaimana dirangkum dalam tabel pemetaan norma pada bagian hasil penelitian.Diskusi: Keadilan korektif berfungsi sebagai prinsip penghubung antara logika retributif dan restoratif, namun pengaturan yang ada masih bersifat umum, deklaratif, dan belum sepenuhnya operasional, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas implementasi antarlembaga penegak hukum apabila tidak segera diikuti dengan harmonisasi peraturan pelaksana, termasuk sinkronisasi dengan hukum acara pidana.