Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Tangerang Polda Banten

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan fokus kajian pada wilayah Tangerang. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan kepolisian yang berkaitan dengan kecelakaan dan keadilan restoratif. Bahan hukum sekunder berasal dari buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kecelakaan lalu lintas berat. Apabila kematian terjadi karena kelalaian pengemudi, Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ menjadi dasar utama pertanggungjawaban pidana, sedangkan perbuatan mengemudi secara sengaja dengan cara atau keadaan yang membahayakan dapat dianalisis berdasarkan Pasal 311. Penegakan hukum dilakukan melalui tindakan awal, pertolongan korban, pengamanan barang bukti, olah TKP, penyidikan, pembuktian unsur kesalahan, dan proses peradilan. Penegakan hukum juga perlu didukung pendidikan lalu lintas, patroli, pengawasan, dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Keadilan restoratif dapat dipertimbangkan dalam batas yang ditentukan hukum dengan tetap memperhatikan hak korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum harus profesional, objektif, transparan, dan proporsional.