Sistem Rekrutmen dan Pengawasan Hakim untuk Mewujudkan Independensi Peradilan: Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia dan Judicial Appointments Commission Inggris

Abstract

Penelitian ini menganalisis perbandingan sistem rekrutmen dan pengawasan hakim di Indonesia dan Inggris dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan independensi peradilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer ditelaah melalui ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan mengenai Komisi Yudisial dan kekuasaan kehakiman, serta Constitutional Reform Act 2005 dan pedoman resmi lembaga peradilan Inggris. Hasil analisis menunjukkan bahwa Komisi Yudisial Indonesia memiliki mandat konstitusional untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, tetapi tidak menjadi lembaga tunggal perekrutan seluruh hakim. Rekrutmen hakim tingkat pertama berada pada Mahkamah Agung setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015. Di Inggris, Judicial Appointments Commission menyeleksi kandidat berdasarkan merit melalui proses yang terbuka dan kompetitif, sedangkan pengawasan disiplin perilaku hakim dilaksanakan melalui mekanisme terpisah yang didukung Judicial Conduct Investigations Office. Penelitian menyimpulkan bahwa independensi peradilan memerlukan pemisahan yang jelas antara seleksi, pengawasan etik, dan penilaian terhadap putusan hakim, disertai transparansi serta akuntabilitas kelembagaan.