Krisis Integritas Profesi Hukum dan Efektivitas Penegakan Kode Etik di Indonesia: Studi terhadap Profesi Hakim, Jaksa, Advokat, dan Notaris
Main Article Content
Abstract
Kepercayaan publik terhadap profesi hukum di Indonesia terus diuji oleh pelanggaran etik dan pidana yang melibatkan hakim konstitusi, hakim agung, hakim tingkat pertama, jaksa, advokat, dan pejabat pengadilan. Penelitian ini menganalisis karakteristik kode etik dan mekanisme penegakannya pada profesi hakim, jaksa, advokat, dan notaris, mengidentifikasi problem struktural yang membuat pelanggaran terus berulang, serta merumuskan arah pembaruannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, historis, dan kasus, termasuk telaah atas Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, perkara suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, dan perkara jaksa Pinangki Sirna Malasari. Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan utama bukan ketiadaan norma etik, melainkan fragmentasi lembaga penegak, lemahnya daya ikat rekomendasi pengawas eksternal, kaburnya batas antara pelanggaran etik dan teknis yudisial, serta budaya korps yang protektif. Pada profesi advokat, sistem multi bar tanpa dewan kehormatan bersama membuka peluang bagi advokat yang telah diberhentikan untuk berpraktik kembali melalui organisasi lain. Kenaikan kesejahteraan hakim juga belum diikuti penurunan jumlah pelanggaran etik. Penguatan daya ikat rekomendasi Komisi Yudisial, pembentukan dewan kehormatan advokat bersama dengan basis data terintegrasi, sinkronisasi pengawasan notaris, koordinasi penanganan pelanggaran lintas profesi, dan pendidikan etika berbasis kasus diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik.
Article Details
Section

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Abdulkadir Muhammad. (2006). Etika profesi hukum (Edisi revisi). Citra Aditya Bakti.
Antara. (t.t.). Saksi sebut Pinangki Malasari pernah dapat hukuman disiplin pada 2012. https://jambi.antaranews.com/berita/421520/saksi-sebut-pinangki-malasari-pernah-dapat-hukuman-disiplin-pada-2012
Ayres, I., & Braithwaite, J. (1992). Responsive regulation: Transcending the deregulation debate. Oxford University Press.
Badan Keahlian DPR RI. (2026). Kenaikan tunjangan hakim dan harapan penguatan integritas hakim. Info Singkat, 18(2). https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVIII-2-II-P3DI-Januari-2026-2046.pdf
Bertens, K. (1993). Etika. Gramedia Pustaka Utama.
Bisnis.com. (2021, 15 Juni). Hukuman jaksa Pinangki disunat 6 tahun, ini tanggapan KY. https://kabar24.bisnis.com/read/20210615/16/1405517/hukuman-jaksa-pinangki-disunat-6-tahun-ini-tanggapan-ky
Bromi, R. (2025). Analisis yuridis terhadap Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi [Tesis magister, Universitas Islam Riau]. https://repository.uir.ac.id/31353
CNN Indonesia. (2025, 25 Februari). Jadi saksi untuk 3 hakim Surabaya, Ronald Tannur klaim tak minta bebas. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250225151347-12-1202301/jadi-saksi-untuk-3-hakim-surabaya-ronald-tannur-klaim-tak-minta-bebas
DDTCNews. (2025, 15 Juni). KY: Kenaikan gaji hakim perlu dibarengi dengan penguatan integritas. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1811454/ky-kenaikan-gaji-hakim-perlu-dibarengi-dengan-penguatan-integritas
Fransisca, L. (2025). Peran Dewan Kehormatan dalam perspektif pembinaan dan pengawasan notaris. Notary Journal, 5(2). https://ojs.uph.edu/index.php/NJ/article/view/9704/5237
Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.
Hukumonline. (2023, 7 November). Langgar 5 prinsip kode etik, Anwar Usman dicopot dari jabatan Ketua MK. https://www.hukumonline.com/berita/a/langgar-5-prinsip-kode-etik--anwar-usman-dicopot-dari-jabatan-ketua-mk-lt654a47cfc992c
Hukumonline. (2026, 28 Januari). KY terima 2.715 laporan sepanjang 2025, usulkan sanksi terhadap 124 hakim. https://www.hukumonline.com/berita/a/ky-terima-2715-laporan-sepanjang-2025--usulkan-sanksi-terhadap-124-hakim-lt697b23ed0bc69
Jamil, M. (2018). Sanksi pelanggaran kode etik notaris oleh Majelis Pengawas Daerah. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 7(2). https://doi.org/10.14421/sh.v7i2.2037
Katadata. (2023, 7 November). Alasan MKMK tak berhentikan Anwar Usman meski langgar etik berat. https://katadata.co.id/berita/nasional/alasan-mkmk-tak-berhentikan-anwar-usman-meski-langgar-etik-berat/654a316398630
Kompas TV. (2025, 8 Desember). MA tolak kasasi Heru Hanindyo, eks hakim pembebas Ronald Tannur. https://www.kompas.tv/nasional/636054/ma-tolak-kasasi-heru-hanindyo-eks-hakim-pembebas-ronald-tannur
Kontan. (2025). Tak ajukan banding, dua hakim kasus Ronald Tannur terima vonis 7 tahun penjara. https://nasional.kontan.co.id/news/tak-ajukan-banding-dua-hakim-kasus-ronald-tannur-terima-vonis-7-tahun-penjara
Magnis-Suseno, F. (1987). Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral. Kanisius.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Metro TV News. (2025a, 10 Mei). Dewan Advokat Nasional didorong segera dibentuk. https://www.metrotvnews.com/read/kM6CR4RJ-dewan-advokat-nasional-didorong-segera-dibentuk
Metro TV News. (2025b, 29 Mei). KY kirim rekomendasi etik hakim kasasi kasus Ronald Tannur ke MA sejak pekan lalu. https://www.metrotvnews.com/read/KZmCVJ6d-ky-kirim-rekomendasi-etik-hakim-kasasi-kasus-ronald-tanur-ke-ma-sejak-pekan-lalu
Metro TV News. (2026, 31 Juli). KY rekomendasikan 121 hakim dijatuhi sanksi pada semester I 2026. https://www.metrotvnews.com/read/KRXCQYeQ-ky-rekomendasikan-121-hakim-dijatuhi-sanksi-pada-semester-i-2026
Pakpahan, Y. L., Asnawi, E., & Andrizal. (t.t.). Tinjauan yuridis Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 dalam memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning. https://journal.unilak.ac.id/index.php/samnashum/article/download/29153/8093/103689
Republika. (2021, 5 Juli). ICW sebut kasus Pinangki hanya dagelan. https://news.republika.co.id/berita/qvs2xb409/icw-sebut-kasus-pinangki-hanya-dagelan
Shidarta. (2006). Moralitas profesi hukum: Suatu tawaran kerangka berpikir. Refika Aditama.
Soekanto, S. (2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.
Supriadi. (2006). Etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia. Sinar Grafika.
Tirto. (2025). Kejagung segera eksekusi Zarof Ricar usai kasasinya ditolak MA. https://tirto.id/kejagung-segera-eksekusi-zarof-ricar-usai-kasasinya-ditolak-ma-hlNX
United Nations Office on Drugs and Crime. (2007). Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct. UNODC.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tunjangan Jabatan Hakim Karier.
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.
Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyumpahan Advokat.
Kode Etik Advokat Indonesia, 23 Mei 2002.
Kode Etik Notaris, Perubahan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29–30 Mei 2015.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 10230 K/Pid.Sus/2025.
Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI.