Analisis Yuridis Penanganan Anak di Bawah 12 Tahun pada Dugaan Perundungan Anak Disabilitas di Surabaya
Main Article Content
Abstract
Anak di bawah 12 tahun tidak dapat dipidana, tetapi kematian seorang anak penyandang disabilitas meninggalkan keluarga yang menuntut keadilan. Dugaan perundungan di Surabaya pada 12 September 2026 mempertemukan dua kepentingan itu dalam satu peristiwa hukum. Penelitian ini menjawab dua persoalan: bagaimana pengaturan penanganan anak yang belum berusia 12 tahun dan diduga melakukan tindak pidana, dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban. Penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, lalu dianalisis kualitatif. Hasilnya, anak di bawah 12 tahun tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana (Pasal 40 KUHP Nasional) dan ditangani lewat keputusan penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, yakni penyerahan kepada orang tua atau program pembinaan paling lama enam bulan. Pendekatan ini sejalan dengan kepentingan terbaik anak, tetapi korban hanya hadir sebagai faktor risiko. Perlindungan korban bersandar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026, namun belum tersambung dengan mekanisme tersebut, sementara restitusi masih mengandaikan penetapan atau putusan pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 dan penyelarasan aturan restitusi, tanpa menurunkan batas usia pertanggungjawaban pidana.
Article Details
Section

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Anak disabilitas tewas diduga dibully, anggota DPR usul UU anti-bullying. (n.d.). RCTI+. Diakses 7 November 2026, dari https://www.rctiplus.com/news/detail/berita-utama/5497765/anak-disabilitas-tewas-diduga-dibully--anggota-dpr-usul-uu-anti-bullying
Asih, N. (2026a, 19 Oktober). Dugaan bullyng berujung maut pada bocah down syndrom, polisi siapkan opsi sanksi. beritajatim.com. https://beritajatim.com/dugaan-bullyng-berujung-maut-pada-bocah-down-syndrom-polisi-siapkan-opsi-sanksi
Asih, N. (2026b, 19 Oktober). Kasus kematian anak disabilitas di Surabaya, Kejari terima SPDP dan tunjuk jaksa peneliti. beritajatim.com. https://beritajatim.com/kasus-kematian-anak-disabilitas-di-surabaya-kejari-terima-spdp-dan-tunjuk-jaksa-peneliti
Kompas Cyber Media. (2026, 20 Oktober). Kasus perundungan anak disabilitas Surabaya, ABH dibina di Rumah Perubahan, saksi di ponpes. KOMPAS.com. https://surabaya.kompas.com/read/2026/10/20/073450278/kasus-perundungan-anak-disabilitas-surabaya-abh-dibina-di-rumah-perubahan
Krisnawati, D., Utami, N. S. B., Prabowo, I., & Sudibarsana, I. K. (2020). Penanganan terhadap anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Jurnal Mimbar Hukum, 32(3), 407–421.
MariNews. (n.d.). Mengenal alasan pemaaf dalam KUHP Nasional. Diakses 7 November 2026, dari https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengenal-alasan-pemaaf-dalam-kuhp-nasional-0HS
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (2020). https://www.peraturan.go.id/files/pp39-2020bt.pdf
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (2017). https://peraturan.go.id/files/pp43-2017bt.pdf
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, beserta penjelasannya (2015). https://peraturan.go.id/files/pp65-2015bt.pdf dan https://peraturan.go.id/files/pp65-2015pjl.pdf
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023). https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (2026). https://jdih.acehtimurkab.go.id/dih/view/865f1fe2-27f0-4898-84c3-620d3b8fee1d dan https://peraturan.bpk.go.id/Details/349942/uu-no-3-tahun-2026
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (2016). https://peraturan.go.id/files/uu8-2016bt.pdf
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012). https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2012/11TAHUN2012UU.htm
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014). https://peraturan.go.id/files/uu35-2014bt.pdf
United Nations Committee on the Rights of the Child. (2019). General comment No. 24 (2019) on children’s rights in the child justice system. https://digitallibrary.un.org/record/3899429