Ruang yang Berpindah, Risiko yang Menetap: Kekerasan Seksual pada Pekerja Seks Komersial di Eks-Lokalisasi Ngunut

Abstract

Kekerasan seksual terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang masih terjadi di tengah terbatasnya perlindungan hukum dan stigma sosial. Meskipun Lokalisasi Ngunut telah ditutup, praktik prostitusi masih berlangsung secara terselubung sehingga Pekerja Seks Komersial (PSK) tetap menghadapi berbagai risiko kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dialami Pekerja Seks Komersial (PSK) di Lokalisasi Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Pekerja Seks Komersial (PSK) yang masih aktif, dan pengurus lokalisasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjuk. Bentuk kekerasan seksual yang dialami Pekerja Seks Komersial (PSK) meliputi tiga bentuk utama. Pertama, kekerasan seksual fisik berupa penarikan tangan secara paksa, pukulan karena di bawah pengaruh alkohol, serta tindakan agresif ketika korban menolak permintaan pelanggan. Kedua, kekerasan seksual verbal berupa ucapan bernuansa seksual, komentar terhadap tubuh, body shaming, dan candaan yang merendahkan martabat korban. Kekerasan tersebut dipengaruhi oleh stigma dan pelabelan negatif terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK), yang menyebabkan mereka kerap menerima perlakuan yang tidak semestinya. Ketiga, stigma sosial yang kuat menyebabkan korban merasa takut, malu, dan enggan melaporkan kekerasan yang dialaminya karena khawatir memperoleh diskriminasi dan penilaian negatif dari masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pekerja Seks Komersial (PSK) masih berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, sehingga diperlukan upaya perlindungan dan pendampingan yang lebih optimal untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban tanpa diskriminasi.