Kesenjangan Regulasi Backdoor Listing dalam Hukum Pasar Modal Indonesia: Analisis Kesetaraan Kewajiban Keterbukaan antara Reverse Takeover dan Initial Public Offering

Abstract

Backdoor listing merupakan salah satu mekanisme alternatif bagi perusahaan tertutup untuk memperoleh akses ke pasar modal tanpa melalui proses Initial Public Offering (IPO) secara konvensional. Di Indonesia, praktik ini belum diatur secara khusus sebagai mekanisme hukum tersendiri, meskipun rangkaian transaksi yang membentuk backdoor listing tetap tunduk pada berbagai ketentuan pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan backdoor listing, membandingkan kewajiban keterbukaan informasinya dengan IPO, serta mengidentifikasi kesenjangan regulasi antara kedua mekanisme tersebut dalam kaitannya dengan perlindungan investor. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan regulasi pasar modal, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan pengaturan, melainkan pada fragmentasi aturan yang berlaku. Dalam IPO, keterbukaan informasi disusun secara relatif komprehensif melalui Pernyataan Pendaftaran dan prospektus sebelum investor mengambil keputusan investasi. Sebaliknya, keterbukaan dalam backdoor listing mengikuti aksi korporasi yang digunakan dan dapat tersebar dalam beberapa dokumen serta tahapan. Perbedaan utama terletak pada orientasi, cara penyajian, waktu penyampaian, dan ruang lingkup informasi. Temuan ini menunjukkan perlunya kerangka keterbukaan yang lebih koheren dan penguatan perlindungan investor secara preventif.