Reformasi Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

Abstract

Penelitian ini membahas reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Latar belakang reformasi ini antara lain kodifikasi hukum pidana nasional yang tertinggal (KUHP kolonial) dan tuntutan menyesuaikan dengan perkembangan sosial, hak asasi, serta teknologi. Kajian normatif-deskriptif dan komparatif dilakukan dengan menelaah regulasi pidana, putusan MK/MA, literatur akademik, dan sumber primer (undang-undang, putusan MK/MA). Fokus utama meliputi pengelompokan delik dalam KUHP baru, perubahan materi delik khusus (mis. tindak pidana korupsi), penerapan asas lex favor reo/transitoir, serta tumpang-tindih norma (terutama antara KUHP baru dan UU ITE). Penelitian menemukan perubahan substansial seperti penggabungan delik khusus ke dalam KUHP Nasional dan penyesuaian ancaman pidana (contoh pasal korupsi). Namun, tumpang-tindih norma dan kekaburan batas antara hukum pidana dan hukum administrasi menimbulkan persoalan penerapan asas lex favor reo. Saran penelitian ini meliputi pemantapan pedoman penafsiran yudisial, penyamaan persepsi aparat penegak hukum, dan kajian lanjutan soal harmonisasi KUHP baru dengan peraturan pidana khusus lain.