Etika dan Profesionalisme Hakim dalam Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman serta Mewujudkan Peradilan yang Berkeadilan di Indonesia

Main Article Content

Andi Muh Alfandy
Anggreany Arief

Abstract

Penelitian ini menganalisis kedudukan etika profesi dan profesionalisme hakim dalam menjaga independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia. Persoalan yang dikaji mencakup hubungan antara kebebasan hakim, kewajiban etik, dan mekanisme akuntabilitas lembaga peradilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan konstitusi, undang-undang, kode etik, serta literatur hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa independensi hakim tidak dapat dipisahkan dari integritas dan tanggung jawab profesional. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim memberikan ukuran perilaku yang melengkapi kewajiban hukum, sedangkan pengawasan internal dan eksternal harus dilaksanakan tanpa mencampuri kebebasan hakim dalam memutus perkara. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan transparansi, pendidikan etik berkelanjutan, pencegahan konflik kepentingan, dan pengawasan yang proporsional diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan publik serta mewujudkan peradilan yang adil.

Article Details

Section

Articles

References

International Commission of Jurists. (2007). International principles on the independence and accountability of judges, lawyers and prosecutors: A practitioners guide (2nd ed.). International Commission of Jurists.

Mahkamah Agung Republik Indonesia & Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2009). Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1985). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

United Nations. (1985). Basic principles on the independence of the judiciary.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2007). Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct. United Nations.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). Global Judicial Integrity Network: A resource guide on strengthening judicial integrity and capacity. United Nations.

United Nations Human Rights Committee. (2007). General comment No. 32: Article 14, right to equality before courts and tribunals and to a fair trial (CCPR/C/GC/32). United Nations.

United Nations. (2002). The Bangalore Principles of Judicial Conduct.

Council of Europe. (2010). Judges: Independence, efficiency and responsibilities (Recommendation CM/Rec(2010)12).

Consultative Council of European Judges. (2010). Magna Carta of Judges (Fundamental Principles). Council of Europe.

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.