Independensi, Profesionalitas, dan Akuntabilitas Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Main Article Content

Andi Sitti Azizah Tibrisi
Anggreany Arief

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan kewenangan jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mengkaji jaminan independensi dalam pelaksanaan penuntutan, serta menilai mekanisme profesionalitas dan akuntabilitas jaksa setelah pembaruan hukum acara pidana. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang tentang Kejaksaan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026, peraturan kode perilaku jaksa, dan pedoman internasional mengenai peran penuntut umum. Hasil kajian menunjukkan bahwa independensi penuntutan merupakan prasyarat bagi proses peradilan yang adil, tetapi tidak dapat dimaknai sebagai kekebalan dari pengawasan. Profesionalitas harus tercermin dalam objektivitas, kecermatan pembuktian, penghormatan hak tersangka, terdakwa, korban, dan saksi, serta kepatuhan terhadap hukum. Akuntabilitas perlu dijalankan melalui pengawasan etik, disiplin, administratif, dan mekanisme hukum yang transparan. Penelitian menyimpulkan bahwa independensi dan akuntabilitas harus ditempatkan sebagai prinsip yang saling melengkapi untuk membangun penuntutan yang berintegritas dan berkeadilan.

Article Details

Section

Articles

References

Ardiansyah, F., & SA, R. (2023). Independensi kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia. ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, 1(1), 97–114. https://doi.org/10.19109/elqonun.v1i1.19042

Bahri, S. (2021). Analisis yuridis kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 1(1), 72–79. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i1.49860

Black, H. C. (1990). Black’s law dictionary (6th ed.). West Publishing.

Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.

Hardi, F. S. (2025). Akuntabilitas jaksa sebagai dominus litis dalam kesalahan materiil surat dakwaan dan pemulihan hak terdakwa. Jurnal Hukum Pidana Indonesia, 2(2). https://doi.org/10.67468/jhpi.v2i2.48

Kejaksaan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 730.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 15/PUU-XXIII/2025.

Mufrohim, O., & Herawati, R. (2020). Independensi lembaga Kejaksaan sebagai legal structure di dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 373–386. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2011). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

United Nations. (1990). Guidelines on the role of prosecutors. Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.

Zuraidah, Z., Setiadi, E., Rohaeni, N., & Ismail, N. (2025). Balancing independence and accountability: Reforming prosecutorial immunity in Indonesia’s legal system. Kosmik Hukum, 26(1), 1–13. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v26i1.27541

Ardilafiza. (2010). Independensi Kejaksaan sebagai pelaksana kekuasaan penuntutan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Konstitusi, 3(2).

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.