Etika Profesi Kepolisian dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Profesional, Berintegritas, dan Berkeadilan
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan etika profesi kepolisian dalam sistem penegakan hukum di Indonesia serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi penerapannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta ketentuan terkait hak asasi manusia dan peradilan pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika kepolisian bukan sekadar pedoman moral internal, melainkan standar normatif yang mengikat perilaku anggota dalam menjalankan kewenangan. Efektivitasnya ditentukan oleh keteladanan pimpinan, pendidikan etik berkelanjutan, pengawasan yang independen dan transparan, konsistensi penindakan pelanggaran, serta perlindungan terhadap masyarakat dan pelapor. Penegakan kode etik perlu berjalan selaras dengan pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administrasi apabila satu perbuatan memenuhi unsur pelanggaran pada ranah tersebut. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan etika profesi merupakan prasyarat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap kepolisian.
Article Details
Section

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Bayley, D. H. (2006). Changing the guard: Developing democratic police abroad. Oxford University Press.
Bottoms, A., & Tankebe, J. (2012). Beyond procedural justice: A dialogic approach to legitimacy in criminal justice. The Journal of Criminal Law and Criminology, 102(1), 119–170.
Bradford, B., & Jackson, J. (2016). Cooperating with the police: Social control and the reproduction of police legitimacy. In A. Liebling, S. Maruna, & L. McAra (Eds.), The Oxford handbook of criminology (6th ed.). Oxford University Press.
Council of Europe. (2001). The European code of police ethics: Recommendation Rec(2001)10. Council of Europe.
Goldsmith, A. (2005). Police reform and the problem of trust. Theoretical Criminology, 9(4), 443–470. https://doi.org/10.1177/136248060505772pt
International Association of Chiefs of Police. (2019). Law enforcement code of ethics. IACP.
Murphy, K., & Cherney, A. (2012). Understanding cooperation with police in a diverse society. British Journal of Criminology, 52(1), 181–201. https://doi.org/10.1093/bjc/azr065
Newburn, T. (Ed.). (2012). Handbook of policing (2nd ed.). Willan Publishing.
Police Executive Research Forum. (2016). Guiding principles on use of force. PERF.
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Republik Indonesia. (2022). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Tyler, T. R. (2006). Why people obey the law. Princeton University Press.
United Nations. (1979). Code of conduct for law enforcement officials. United Nations General Assembly Resolution 34/169.
United Nations Office on Drugs and Crime. (2011). Handbook on police accountability, oversight and integrity. United Nations.