Tanggung Gugat Pemerintah Daerah atas Kerugian Korban Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Kota Padang
Main Article Content
Abstract
Kajian tentang intoleransi beragama di Indonesia banyak menjelaskan sebab sosial dan peran media, tetapi jarang menjawab bagaimana korban memperoleh ganti rugi ketika pemerintah daerah ikut menimbulkan atau membiarkan kerugian. Penelitian ini menganalisis kualifikasi tindakan dan kelalaian pemerintah daerah sebagai perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, jenis kerugian yang dapat dituntut korban, serta mekanisme tuntutannya setelah kewenangan mengadili perkara tersebut beralih ke peradilan tata usaha negara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, dengan peristiwa di Kota Padang sebagai ilustrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban melindungi kebebasan beragama yang dibebankan kepada pemerintah daerah cukup jelas, dan kelalaian memenuhi kewajiban tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pemerintahan yang melanggar hukum. Namun, tenggat sembilan puluh hari, kewajiban upaya administratif, dan batas ganti rugi yang masih mengacu pada peraturan tahun 1991 membuat tuntutan korban hampir tidak bermakna. Praktik Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menunjukkan bahwa negara dapat dibebani ganti rugi immateriil atas kegagalan melindungi kelompok agama minoritas. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan pengaturan ganti rugi dan prosedur gugatan agar tanggung gugat pemerintah daerah dapat dijalankan.
Article Details
Section

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Barokah, M. R., & Erliyana, A. (2021). Pergeseran kompetensi absolut dari peradilan umum ke peradilan tata usaha negara: Gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad). Jurnal Hukum & Pembangunan, 51(4), 824–848. https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss4/1
Begheluri and Others v. Georgia, No. 28490/02 (European Court of Human Rights, 2 Oktober 2014).
Cranmer, F. (2015). Begheluri and Others v Georgia: Application no 28490/02. Oxford Journal of Law and Religion, 4(1), 156–158. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwu062
Crouch, M. (2010). Implementing the regulation on places of worship in Indonesia: New problems, local politics and court action. Asian Studies Review, 34(4), 403–419. https://doi.org/10.1080/10357823.2010.527921
detikSumut. (2025a, Juli 29). 5 fakta pembubaran-perusakan rumah doa jemaat gereja di Padang. https://www.detik.com/sumut/berita/d-8033928/5-fakta-pembubaran-perusakan-rumah-doa- jemaat-gereja-di-padang
detikSumut. (2025b, Juli 31). Warga-tokoh lintas agama sepakat berdamai usai pembubaran rumah doa di Padang. https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-8038626/warga-tokoh- lintas-agama-sepakat-berdamai-usai-pembubaran-rumah-doa-di-padang
Hamdani, D. (2009). The formalisation of Islamic attire in Padang, West Sumatra. Journal of Indonesian Islam, 3(1), 69–96. https://doi.org/10.15642/JIIS.2009.3.1.69-96
Heryansyah, D., & Hadi, S. (2024). Anomali perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Mahkamah Agung. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 31(2), 434–460. https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art9
Human Rights Committee. (2004). General comment No. 31: The nature of the general legal obligation imposed on States Parties to the Covenant (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13). United Nations.
Hukumonline. (2025, Desember 2). Hampir dua dekade, implementasi PBM 2006 tentang pendirian rumah ibadah masih terhambat. https://www.hukumonline.com/berita/a/hampir-dua-dekade-- implementasi-pbm-2006-tentang-pendirian-rumah-ibadah-masih-terhambat-lt692eeb9b15a8d
Hutagalung, J. S. J., Manuputty, M. B., Putri, S. E., & Gosal, W. (2026). The responsibility of local governments and the interfaith harmony forum in regulating the establishment of houses of worship in Indonesia. Edusoshum: Journal of Islamic Education and Social Humanities, 6(1), 739–749. https://doi.org/10.52366/edusoshum.v6i1.348
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek voor Indonesië]. Staatsblad 1847 Nomor 23.
Members of the Gldani Congregation of Jehovah's Witnesses and Others v. Georgia, No. 71156/01 (European Court of Human Rights, 3 Mei 2007).
Nurhakim, N., Adriansyah, M. I., & Dewi, D. A. (2024). Intoleransi antar umat beragama di Indonesia. MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 50–61. https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.126
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 940.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.
Pradipta, R. R., & Kartini, I. A. (2026). The problem of religious tolerance in Indonesia from the perspective of human rights based on Law Number 39 of 1999. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 7(8), 3443–3451. https://doi.org/10.59141/jiss.v7i8.2463
Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. (2025). Rilis media: Intoleransi di Padang, 28 Juli 2025. https://pusham.uii.ac.id/wp-content/uploads/2025/08/Rilis-Media- Intoleransi-Padang-28-Juli-2025.pdf
Rasiwan, I., Kadir, A., & Mantu, R. (2025). Behind the bureaucratic wall: The paradox of house of worship regulations in Indonesia. Potret Pemikiran, 29(1). https://doi.org/10.30984/pp.v29i1.3453
Rijaal, M. A. K. (2021). Fenomena intoleransi antar umat beragama serta peran sosial media akun Instagram Jaringan Gusdurian Indonesia dalam menyampaikan pesan toleransi. Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 1(2), 101–114. https://doi.org/10.54150/syiar.v1i2.41
Ruslan, I., Mawardi, M., & Anshori, A. A. (2022). Deconstruction of the policy for the establishment of houses of worship in Indonesia. Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya, 6(2), 261–270. https://doi.org/10.15575/rjsalb.v6i2.21396
Sitabuana, T. H., Ruchimat, T., & Sanjaya, D. (2022). Sinkronisasi peraturan berpakaian muslim di sekolah dengan Undang-Undang Dasar 1945. Masalah-Masalah Hukum, 51(4), 401–413. https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.401-413
Suryoutomo, M., Mariyam, S., & Satria, A. P. (2022). Koherensi putusan hakim dalam pembuktian ganti rugi imateriel perbuatan melawan hukum. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 133–149. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.139-144
Suryoutomo, M., & Wibowo, A. (2023). Pemberian ganti rugi immaterial dalam perbuatan melanggar hukum sebagai perlindungan hak asasi manusia. Jurnal Kolaboratif Sains, 6(10), 1384–1394. https://doi.org/10.56338/jks.v6i10.4950
The Jakarta Post. (2025, Juli 29). Attack on prayer house injures children, sparks outrage over state inaction. https://www.thejakartapost.com/indonesia/2025/07/29/attack-on-prayer-house-injures- children-sparks-outrage-over-state-inaction.html
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.