Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Pidana Kekerasan Melalui Kerangka Normatif dan Pemulihan Korban di Indonesia
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia merupakan persoalan mendasar yang mengancam hak asasi manusia dan kesejahteraan kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kerangka hukum normatif yang mengatur perlindungan perempuan dan anak dari tindak pidana kekerasan serta mengkaji mekanisme pemulihan korban yang terintegrasi di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menelaah bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, UU TPKS, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, serta konvensi internasional yang diratifikasi seperti CEDAW dan CRC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang komprehensif, khususnya dengan hadirnya UU TPKS yang memperkuat mekanisme keadilan restoratif dan hak pemulihan korban (restitusi dan kompensasi). Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh keterbatasan koordinasi interlembaga, sarana prasarana UPTD PPA di daerah, serta hambatan budaya patriarki. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan alokasi anggaran pemulihan korban secara komprehensif.
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Atmasasmita, R. (2018). Teori dan Kapita Selekta Hukum Pidana. Refika Aditama.
Farid, M., & Susanti, V. M. (2021). Implementasi Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 2(1), 45-59.
Gultom, M. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Refika Aditama.
Harahap, Y. (2016). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika.
Irianto, S. (2006). Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Perspektif Kesetaraan dan Keadilan. Yayasan Obor Indonesia.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). Profil Perempuan Indonesia 2022. KemenPPPA.
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (CRC).
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2023). CATAHU 2023: Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara. Komnas Perempuan.
Kusuma, M. W., & Rochatun, R. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang TPKS. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(3), 382-396.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2021). Laporan Tahunan: Menjamin Hak Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. LPSK.
Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2014). Urgenitas Perlindungan Korban Kejahatan: Analisis Viktimologi dan Hukum Pidana. Refika Aditama.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
Moerti, H. S. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Keluarga. Alumni.
Nuraeni, E. (2020). Efektivitas Pelayanan Terpadu dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial, 4(2), 115-128.
Prakoso, A. (2016). Hak-Hak Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi. Jurnal Dinamika Hukum, 16(1), 45-58.
Prasetyo, T. (2015). Hukum Pidana dalam Perspektif Teori Keadilan Martabat Manusia. Rajawali Pers.
Syafiie, I. K. (2018). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum dan Etika. Bumi Aksara.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Serta-Merta Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Waluyo, B. (2011). Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi. Sinar Grafika.
Wati, E. R., & Hidayat, N. (2023). Sinergitas UPTD PPA dan APH dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Jurnal Kertha Patrika, 45(2), 112-127.