Pertanggungjawaban Hukum atas Penyampaian Informasi Investasi Saham yang Tidak Akurat melalui Media Sosial
Main Article Content
Abstract
Penyebaran informasi saham melalui media sosial menimbulkan persoalan ketika informasi itu keliru dan investor, terutama investor pemula, mengambil keputusan berdasarkan informasi tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan penyampaian informasi investasi saham di media sosial dan bentuk pertanggungjawaban hukum atas informasi yang tidak akurat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dan bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan penipuan dan keterangan menyesatkan dalam undang-undang pasar modal dapat menjangkau perseorangan di media sosial, tetapi menuntut kesengajaan, kaitan dengan perdagangan efek, atau pengaruh terhadap harga. Peraturan otoritas jasa keuangan tahun 2026 menambahkan standar perilaku dan pemutusan akses atas konten, tanpa memberi hak gugat kepada investor. Pemulihan kerugian secara perdata dapat ditempuh melalui ketentuan ganti rugi dalam undang-undang pasar modal dan perbuatan melawan hukum, dengan kausalitas sebagai hambatan utama. Penelitian ini menawarkan model pertanggungjawaban empat lapis dan usulan praduga yang dapat dibantah sebagai bahan pembaruan hukum.
Article Details
Section

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Agustina, R. (2003). Perbuatan melawan hukum. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Anggraeni, A., Rahayu, S. A. P., & Jibril, A. A. (2026). Legal certainty and legal protection: Two key pillars of investor protection against stock manipulation by influencers following POJK No. 13/2025. Journal of Private and Commercial Law, 10(2), 135–174. https://doi.org/10.15294/jpcl.v10i2.57883
Basic Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224 (1988). https://law.cornell.edu/supremecourt/text/485/224
Bisnis.com. (2026, 21 Februari). Jejak Belvin Tannadi pamer saham BSML di 2022 berujung denda miliaran rupiah. https://market.bisnis.com/read/20260221/7/1954481/jejak-belvin-tannadi-pamer-saham-bsml-di-2022-berujung-denda-miliaran-rupiah
Edelweiss, A., Emmanuel, J., & Siregar, R. (2024). Pertanggungjawaban influencer yang melakukan pompom saham sebagai upaya prosedur penegakan hukum bagi investor. Jurnal Ilmiah Advokasi, 12(1), 124–138. https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/4855
Espeute, S., & Preece, R. (2024). The finfluencer appeal: Investing in the age of social media. CFA Institute. https://rpc.cfainstitute.org/sites/default/files/-/media/documents/article/industry-research/finfluencer-report.pdf
Fuady, M. (2002). Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer. Citra Aditya Bakti.
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.
Halliburton Co. v. Erica P. John Fund, Inc., 573 U.S. 258 (2014). https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/13-317
Hukumonline. (n.d.-a). Cara menentukan pasal untuk menjerat pelaku penipuan online. https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-online-lt5d1ad428d8fa3/
Hukumonline. (n.d.-b). Tips agar terhindar dari jebakan saham gorengan. https://www.hukumonline.com/klinik/a/tips-agar-terhindar-dari-jebakan-saham-gorengan-lt64db52a85b530/
Hukumonline. (2026). Jangan salah rujuk! Kini UU P2SK mengubah 10 undang-undang sekaligus. https://www.hukumonline.com/berita/a/jangan-salah-rujuk-kini-uu-p2sk-mengubah-10-undang-undang-sekaligus-lt6a755ff7da6a0/
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad 1847 Nomor 23.
Kompas.com. (2026a, 20 Februari). OJK ungkap influencer yang terlibat kasus saham gorengan, begini modusnya. https://money.kompas.com/read/2026/02/20/192922926/ojk-ungkap-influencer-yang-terlibat-kasus-saham-gorengan-begini-modusnya
Kompas.com. (2026b, 23 Februari). Kasus saham gorengan influencer Belvin Tannadi, OJK buka peluang jerat pidana. https://money.kompas.com/read/2026/02/23/132642426/kasus-saham-gorengan-influencer-belvin-tannadi-ojk-buka-peluang-jerat-pidana
Kontan. (2026, 21 Februari). OJK jatuhkan denda Rp5,35 miliar ke influencer dan tiga pihak manipulasi saham. https://investasi.kontan.co.id/news/ojk-jatuhkan-denda-rp-535-miliar-ke-influencer-dan-tiga-pihak-manipulasi-saham
Kurniawan, A., & Syailendra, M. R. (2023). Perlindungan hukum investor terhadap kegiatan yang dilarang dalam pasar modal. Jurnal Serina Sosial Humaniora, 1(2), 66–73. https://doi.org/10.24912/jssh.v1i2.27801
Marina, A. P. (2024). Pertanggungjawaban pidana promosi saham yang menyebabkan terjadinya manipulasi pasar dengan melibatkan public figure. Jurist-Diction, 7(2), 189–222. https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56447
Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum (Edisi revisi, cetakan ke-12). Kencana.
Okezone Economy. (2026, 10 Juli). OJK ingatkan financial influencer soal aturan main, beda edukasi dan rekomendasi investasi. https://economy.okezone.com/read/2026/07/10/622/3229403/ojk-ingatkan-financial-influencer-soal-aturan-main-beda-edukasi-dan-rekomendasi-investasi
Ortax. (2026). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 beserta penjelasan. https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/27134
Otoritas Jasa Keuangan. (2026). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan. https://peraturan.bpk.go.id/Details/350502/peraturan-ojk-no-6-tahun-2026
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 728/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst (2020). https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/517ca2c5bd6bc50593e9de1d4703a85c.html
Singh, S., & Sarva, M. (2024). The rise of finfluencers: A digital transformation in investment advice. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 18(3). https://uowoajournals.org/aabfj/article/1039/galley/1033/download
Sitorus, Y. A. M., & Dirkareshza, R. (2024). The law enforcement of stock pump and dump practices by influencers through Act No. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector. Law Development Journal, 5(4), 496–514. https://doi.org/10.30659/ldj.5.4.496-514
Sumaragatha, I. G. B. S., & Mulyana, S. P. (2025). Kedudukan hukum influencer pasar modal dalam perspektif Undang-Undang Pasar Modal. Jurnal Private Law, 5(3), 982–992. https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/en/article/download/8463/4251
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7180. https://peraturan.bpk.go.id/Details/350166/uu-no-4-tahun-2026
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.