Perlindungan Hukum UMKM dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Ekosistem Digital: Rekonstruksi Pengawasan Platform dan Keadilan Pasar
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Perkembangan perdagangan digital memperluas akses pasar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi sekaligus menempatkan pelaku usaha pada ketergantungan terhadap platform yang mengendalikan akses konsumen, data, promosi, dan visibilitas produk. Penelitian ini menganalisis kecukupan kerangka hukum Indonesia dalam melindungi UMKM dari persaingan usaha tidak sehat di ekosistem digital serta merumuskan arah penguatan pengawasannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis terhadap bahan hukum primer, literatur, serta data sekunder kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tetap relevan untuk menilai penyalahgunaan posisi dominan, diskriminasi, penguasaan pasar, dan penetapan harga yang menyingkirkan pesaing. Namun, karakter pasar digital menimbulkan persoalan pembuktian karena praktik algoritmik, penguasaan data, efek jaringan, dan integrasi vertikal tidak selalu tampak sebagai tindakan konvensional. Permendag Nomor 19 Tahun 2026 telah memperbarui tata kelola perdagangan melalui sistem elektronik, tetapi perlindungan persaingan tetap memerlukan koordinasi antarlembaga, transparansi platform yang proporsional, akses pembuktian, dan pemulihan yang dapat dijangkau UMKM. Artikel ini menawarkan kerangka perlindungan berlapis yang menghubungkan hukum persaingan, perdagangan elektronik, dan pemberdayaan UMKM.
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Apriani, N., & Said, R. W. (2022). Upaya perlindungan hukum terhadap industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 3(1), 28–35. https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i1.1069
Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik e-commerce 2023. BPS.
Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.
Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.
Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.
Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.
Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222.
Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17.
Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 367.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha. (2025). Persaingan usaha sehat, konsumen sejahtera, ekonomi efisien dan inovatif: 25 tahun perjalanan KPPU menjaga persaingan usaha sehat. KPPU.
Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.
Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.
Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45.
Lee, C. (2022). Competition policy in the age of algorithms: Challenges for Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 58(3), 297–312. https://doi.org/10.1080/00074918.2022.2125488
Ramadhan, W. (2023). Pengaturan hukum usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berdasarkan keadilan ekonomi. Jurnal Hukum Bisnis Islam, 13(2), 252–265.
Tejomurti, K., Sukarmi, Santoso, B., & Widhiyanti, H. N. (2024). Big data analytics algorithms for dynamic pricing: The legal analysis of the Indonesia competition law readiness in digital era. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 12(1), 68–90. https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1303
Wahyuningtyas, S. Y. (2024). Regulating algorithms in the digital market: A revisit of Indonesian competition law and policy. International Review of Law, Computers & Technology, 38(1), 21–42. https://doi.org/10.1080/13600869.2023.2202290
Rawls, J. (1999). A theory of justice (Rev. ed.). Harvard University Press.