Norma Lokal Anti-Speaker dan Pembatasan Penggunaan Televisi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Kampung Ciheulang, Desa Dago, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor
Main Article Content
Abstract
Indonesia punya banyak kebiasaan, adat, dan norma sosial yang terus berkembang. Norma lokal biasanya jadi panduan bagi masyarakat agar tetap menjaga nilai-nilai yang diwariskan. Di Kampung Ciheulang, Desa Dago, Kecamatan Parung Panjang, ada kebiasaan “Anti-Speaker” atau ASPEK. Kebiasaan ini melarang penggunaan pengeras suara dan kepemilikan TV serta radio. Masalahnya muncul ketika kebiasaan ini bertentangan dengan hak orang untuk mendapatkan informasi yang dijamin oleh undang-undang. Penelitian ini ingin tahu posisi norma lokal itu dalam kehidupan sehari-hari dan apakah sesuai dengan perlindungan hak informasi berdasarkan Pasal 28F UUD 1945. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan dan konseptual. Sumber hukum didapat dari peraturan, buku, jurnal, dan dokumen yang berhubungan dengan ASPEK di Desa Dago. Hasilnya menunjukkan norma lokal penting dan patut dihormati, tapi penerapannya tetap harus memperhatikan hak dasar setiap orang. Pembatasan yang berasal dari kebiasaan masyarakat harus dilihat dari tujuan, bentuk, dan apakah ada unsur pemaksaan. Jadi, pelestarian norma lokal seharusnya berjalan bersamaan dengan perlindungan hak asasi manusia.
Article Details
Section

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 18(24), 1–55.
Gusman, D. (2022). Pembatasan hak atas informasi publik di Indonesia. UIR Law Review, 6(2), 90–98.
Hartono, S. P. (2024). Riset studi pembentukan budaya minoritas anti speaker Desa Cibalung, Cijeruk, Kabupaten Bogor (dilihat dari pengaruh puritanism Islam dan budaya lokal). Jurnal Pendidikan Tambusai, 8(2), 27696–27704.
Iqbal, A. M., & Riyani, I. (2025). Faithful silencing: The rejection of loudspeakers as Islamic piety in West Java, Indonesia. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 21(2), 77–90.
Kompas.com. (2010, 27 Januari). Ciheulang, kampung tanpa televisi. https://edukasi.kompas.com/read/2010/01/27/07355445/Ciheulang..Kampung.Tanpa.Televisi.
Kustana. (2024). When law touches worship: A study on mosque loudspeaker regulations from the perspective of legal sociology. Al-Ulum, 24(2), 305–324. https://doi.org/10.30603/au.v24i2.5314
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Merdeka.com. (n.d.). Kampung Aspek di Bukit Heulang. https://www.merdeka.com/khas/kampung-aspek-di-bukit-heulang-kampung-antispeker-1.html
Nopiasari. (2022). Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri 2022: Pemberdayaan dalam suatu bidang pendidikan. STAI Nida El-Adabi. https://mynida.stainidaeladabi.ac.id/asset/file_kkn/9f6c9-laporan-akhir-kkn.pdf
Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. Undang: Jurnal Hukum, 4(1), 81–124. https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124
Riyanto, W. F. (2024). Escaping Islamic religious noise: The pros and cons of the use of mosque loudspeakers in Indonesia. Ulumuna, 28(1), 81–107.
Soekanto, S. (2012). Sosiologi suatu pengantar. Rajawali Pers.
Tempo.co. (2013, 4 Agustus). Beribadah khusyuk di kampung anti-speaker. https://www.tempo.co/ramadan/beribadah-khusyuk-di-kampung-anti-speaker-nbsp--1591842
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558 (2005).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 (1999).