Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Transaksi Perusahaan Berbadan Hukum Berlandaskan Nilai Keadilan Sosial Dalam Pancasila
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam transaksi korporasi merupakan suatu persoalan yang terus berkembang seiring dengan dinamika praktik bisnis di Indonesia. Pihak ketiga yang mencakup kreditur, mitra kontraktual, maupun komunitas yang terdampak kerap berada pada posisi rentan ketika perusahaan berbadan hukum melakukan tindakan korporasi yang merugikan kepentingan mereka. Artikel ini mengkaji secara yuridis-normatif sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu menjamin perlindungan yang memadai bagi pihak ketiga dalam transaksi perusahaan, sekaligus menelaah apakah instrumen perlindungan yang ada telah mencerminkan nilai keadilan sosial yang termaktub dalam sila kelima Pancasila. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih mengandung sejumlah celah normatif yang dapat dieksploitasi perusahaan untuk menghindari tanggung jawab kepada pihak ketiga. Ketimpangan posisi tawar antara korporasi dan pihak ketiga belum mendapat respons regulatif yang proporsional. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi yang berpijak pada prinsip keadilan distributif dan akuntabilitas korporasi, dengan menempatkan sila kelima Pancasila sebagai batu uji (toetsteen) dalam setiap perumusan dan penafsiran norma hukum bisnis.
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
A. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
B. Jurnal, Buku, dan Referensi Ilmiah
Anggraini, R. T., & Hartini, S. (2022). Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. Jurnal Hukum dan Peradilan, 11(2), 245–268. https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.245
Asmara, G., & Lukito, R. (2022). Tanggung Jawab Induk Perusahaan terhadap Perbuatan Melawan Hukum Anak Perusahaan: Tinjauan Hukum Korporasi Indonesia. Jurnal Konstitusi, 19(1), 1–28. https://doi.org/10.31078/jk1911
Budi, H. S. (2021). Fondasi Filosofis Hukum Bisnis Indonesia dalam Perspektif Pancasila. Jurnal Filsafat Hukum, 5(1), 12–34. https://doi.org/10.19166/jfh.v5i1.3712
Kurniawan, D. A., & Putri, M. R. (2022). Doktrin Piercing the corporate veil dalam Perlindungan Hukum Pihak Ketiga: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Indonesia. Indonesian Law Review, 12(3), 301–325. https://doi.org/10.15742/ilrev.v12n3.789
Latif, Y. (2021). Pancasila sebagai Sistem Etika dan Dasar Negara. Mizan. ISBN 978-979-433-899-1.
Mahfud MD, M. (2023). Konstitusionalisme Pancasila: Dari Norma Abstrak ke Hukum Positif. Rajawali Pers. https://doi.org/10.33369/konstitusi.mmd.2023
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group. ISBN 978-602-422-562-1.
Nurdianto, A., & Susilowati, D. (2022). Konsep Perlindungan Hukum Preventif dan Represif dalam Konteks Hukum Korporasi Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 15(2), 180–200. https://doi.org/10.30996/jih.v15i2.6234
Prasetyo, T. (2023). Inkonsistensi Penerapan Doktrin Piercing the corporate veil di Pengadilan Indonesia: Analisis 47 Putusan Mahkamah Agung (2018–2022). Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 30(1), 55–82. https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art3
Rahayu, N. P., & Nugroho, A. (2023). Asimetri Informasi dalam Transaksi Korporasi dan Implikasinya terhadap Perlindungan Pihak Ketiga. Jurnal Hukum Bisnis, 42(1), 67–89. https://doi.org/10.47701/jhb.v42i1.2231
Santoso, B., & Dewi, S. (2022). Mekanisme Perlindungan Kreditur dalam Proses Kepailitan Perseroan Terbatas. Padjadjaran Journal of Law, 9(3), 412–435. https://doi.org/10.22304/pjih.v9n3.a5
Setiadi, W., & Pramudianti, P. (2023). Teori Stakeholder dan Tanggung Jawab Korporasi dalam Perspektif Hukum Indonesia. Jurnal Rechts Vinding, 12(1), 1–22. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.888
Setiawan, R. (2022). Persona Ficta dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab dalam Hukum Korporasi. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(4), 789–810. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no4.3180
Siahaan, M., & Tumanggor, R. A. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai Wujud Keadilan Sosial dalam Bingkai Pancasila. Jurnal Hak Asasi Manusia, 13(2), 155–178. https://doi.org/10.33331/ham.v13i2.665
Siregar, H. B. (2023). Kedudukan Kreditur Konkuren dalam Pembagian Harta Pailit: Analisis Yuridis dan Komparatif. Jurnal Dinamika Hukum, 23(1), 99–118. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.4012
Wijayanti, A. (2021). Akses terhadap Keadilan bagi Pihak Ketiga dalam Sengketa Korporasi: Tantangan dan Prospek. Jurnal Yustisia, 10(3), 233–255. https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i3.50521
Wuryandari, G. (2023). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas terhadap Kreditur: Kajian Perbandingan Hukum Indonesia-Belanda. Jurnal Hukum Internasional, 20(2), 311–338. https://doi.org/10.17304/ijil.vol20.2.905