Batas Kewenangan Hakim dalam Pemeriksaan Perkara Verstek: Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Abstract

Putusan verstek merupakan instrumen hukum acara perdata yang memungkinkan hakim memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut. Keberadaan mekanisme tersebut diperlukan untuk mencegah ketidakhadiran tergugat menghambat penyelesaian perkara, tetapi pada saat yang sama menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tanpa adanya bantahan dari pihak tergugat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan hakim dalam pemeriksaan perkara verstek serta mengidentifikasi parameter yang membatasi hakim agar pemeriksaan tetap berada dalam koridor hukum acara perdata. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 846/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt, Nomor 369/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt, serta Nomor 164/Pdt.G/2026/PN Jkt.Brt. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah terakreditasi, buku hukum acara perdata, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan hakim dalam perkara verstek tidak berhenti pada pemeriksaan keabsahan pemanggilan tergugat. Setelah syarat verstek terpenuhi, hakim tetap memiliki kewajiban melakukan penyaringan terhadap aspek formil gugatan, dasar hukum tuntutan, pembuktian, dan batas petitum. Ketiga putusan menunjukkan bahwa ketidakhadiran tergugat tidak mengubah gugatan penggugat menjadi kebenaran yang otomatis harus diterima. Putusan Nomor 846/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt dan Nomor 369/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt menunjukkan bahwa pemeriksaan verstek dapat berakhir dengan putusan tidak dapat diterima karena terdapat persoalan formil, sedangkan Putusan Nomor 164/Pdt.G/2026/PN Jkt.Brt menunjukkan bahwa gugatan dapat dikabulkan sebagian setelah hakim menilai dasar gugatan dan tuntutannya. Penelitian ini menemukan bahwa batas kewenangan hakim dalam pemeriksaan verstek dapat dirumuskan melalui tiga lapis pemeriksaan, yaitu batas prosedural, batas yuridis-substantif, dan batas remedial. Ketiga batas tersebut berfungsi menjaga keseimbangan antara efektivitas proses peradilan, asas audi et alteram partem, dan perlindungan hak tergugat.