Komparasi Sanksi Pidana bagi Pelaku Transaksi Prostitusi di Indonesia dan Korea Selatan

Abstract

Prostitusi merupakan salah satu persoalan kompleks yang terus bertransformasi seiring perkembangan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kerangka hukum pidana dan penegakan hukum terhadap transaksi prostitusi antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya mengenai perlakuan hukum terhadap mucikari, pekerja seks komersial (PSK), dan pembeli jasa seksual. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis komparatif (comparative legal study). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia bersifat fragmentaris dan mengadopsi pendekatan supply-side yang asimetris, di mana kriminalisasi berfokus pada mucikari dan fasilitator, sementara pembeli jasa prostitusi dewasa tidak dipidana karena adanya kekosongan hukum (legal gap). Sebaliknya, Korea Selatan mengadopsi pendekatan zero tolerance melalui Special Act on Prostitution (2004) berbasis Pasal 10 dan 34 Konstitusi yang mempidana seluruh pihak secara simetris (termasuk pembeli) serta dilengkapi program diversi rehabilitatif John School. Studi kasus prostitusi daring artis di Indonesia dan Skandal Burning Sun di Korea Selatan menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan prostitusi memerlukan tidak hanya unifikasi regulasi yang mempidana sisi permintaan (demand reduction), tetapi juga integritas penegak hukum dan penanganan berbasis korban (victim-centered approach).