Profesi Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum: Kewenangan, Etika, dan Pertanggungjawaban atas Akta Autentik
Main Article Content
Abstract
Notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedudukan tersebut menempatkan notaris pada posisi penting dalam memberikan kepastian hukum, khususnya dalam hubungan keperdataan dan kegiatan masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis ruang lingkup kewenangan notaris, penerapan etika profesi, serta bentuk pertanggungjawaban hukum dalam pembuatan akta autentik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan bahan hukum primer dan literatur ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa keautentikan akta tidak hanya bergantung pada bentuk formal, tetapi juga pada kepatuhan notaris terhadap prosedur, kehati-hatian, kewajiban membacakan dan menandatangani akta, serta kejujuran identitas dan kehendak para penghadap. Pelanggaran kewajiban dapat menimbulkan konsekuensi administratif, etik, perdata, dan dalam keadaan tertentu pidana sesuai unsur perbuatannya. Karena itu, profesionalitas notaris harus dibangun melalui kepatuhan hukum, independensi, kerahasiaan, dan pengawasan yang efektif.
Article Details
Section

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Ali, M. S., & Utama, Y. J. (2025). Reformulation of notary ethical supervision patterns in an effort to maintain the dignity of notary positions in Indonesia. Legal: Journal of Law, 15(1). https://doi.org/10.35335/legal.v15i1.1607
Anggita, S. N., & Sari, N. K. (2025). Batasan tanggung jawab hukum notaris terhadap pembuatan akta autentik menggunakan artificial intelligence. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 10(3), 465–477. https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i03.p1
Ariartini, N. K. D., & Purwanto, I. W. N. (2026). Tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta otentik. Jurnal Media Akademik, 4(3). https://doi.org/10.62281/r3nn4e16
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Prasetiyo, A., & Gunarto. (2017). Kewajiban notaris dalam menjalankan prinsip tata kelola kantor notaris yang baik dan profesional (good corporate public notary) menurut UU Nomor 30 Tahun 2004 juncto UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Jurnal Akta, 4(3). https://doi.org/10.30659/akta.v4i3.1819
Putri, N. M., & Marlyna, H. (2021). Pelanggaran jabatan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan kewenangannya. Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 5(1), 63–77. https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.644
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Sakinah, S., & Setyono, Y. A. (2022). Tanggung jawab perdata profesi notaris dalam penerapan asas kerahasiaan. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 10(5). https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p18
Shidarta. (2006). Moralitas profesi hukum: Suatu tawaran kerangka berpikir. Refika Aditama.
Silalahi, A. T. Y., & Latumenten, P. E. (2025). Implementasi hukum terhadap pelanggaran kode etik notaris terkait dengan pelaksanaan jabatannya terhadap akta-akta yang dibuatnya. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 5(3), 1655–1663. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3623
Suhardini, A. P., Imanudin, & Sukarmi. (2018). Pertanggungjawaban notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik. Jurnal Akta, 5(1). https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2610
Triwahyuni, A. D. (2020). Kewajiban dan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 5(1). https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p01
Utama, R. F., & Utama, Y. J. (2025). Etika profesi dalam pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan UUJN dan kode etik: Analisis yuridis-filosofis. Jurnal Ilmiah [detail volume/nomor perlu diverifikasi], 14(1). https://doi.org/10.35450/jip.v14i1.1690