Tanggung Jawab Moral dan Kode Etik Profesi Hakim dalam Memutus Suatu Perkara: Kajian Yuridis Normatif terhadap Independensi, Integritas, dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Main Article Content
Abstract
Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan prasyarat utama tegaknya negara hukum (rechtsstaat), namun kemandirian tersebut kerap mengalami distorsi ketika tidak diimbangi oleh tanggung jawab moral dan kepatuhan pada kode etik profesi. Rentetan skandal suap peradilan, konflik kepentingan, dan putusan kontroversial yang mencederai rasa keadilan masyarakat pada rentang tahun 2021–2026 telah memicu krisis kepercayaan publik terhadap institusi peradilan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi tanggung jawab moral hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, mengkaji kedudukan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) sebagai landasan etik dalam memutus perkara, serta merumuskan desain sinergi pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial guna memperkuat integritas hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab moral hakim berakar pada irah-irah putusan yang berdimensi transendental serta kewajiban menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sepuluh prinsip KEPPH dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Tahun 2012 berfungsi sebagai instrumen pengendali internal dan eksternal agar kebebasan hakim tidak tergelincir menjadi kesewenang-wenangan (abusive judicial discretion). Simpulan penelitian menegaskan bahwa pemulihan wibawa peradilan menuntut harmonisasi pengawasan etik melalui shared responsibility system dan tata kelola jabatan hakim berbasis integritas.
Article Details
Section

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Aprillia, R. (2022). Urgensi shared responsibility system dalam manajemen hakim. Jurnal Konstitusi, 18(4), 939–962. https://doi.org/10.31078/jk18410
Arizona, Y., Harijanti, S. D., Palguna, I. D. G., Susanti, B., & Anggraini, T. (2023). Skandal Mahkamah Keluarga: Eksaminasi publik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/9/2023/11/Hasil-Eksaminasi-PublikSkandal-Mahkamah-Keluarga.pdf
Auliadi, M. I. A., Pradana, O. F. R., Intansari, L., & Arifin, S. (2024). Konsekuensi pelanggaran kode etik hakim MK terhadap berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 4(1), 1–16. https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i1.544
Azahra, E. J., Kartini, I. A., Amarini, I., & Marsitiningsih. (2026). Analisis penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim: Studi pelanggaran prinsip berdisiplin tinggi. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 5(2), 320–330. https://doi.org/10.31933/krh93f71
Azizah, F. N., Kholifah, N., & Farhani, A. (2023). Penguatan etika profesi hakim dalam mewujudkan penegakan hukum. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 10(2), 453–464. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32137
Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026, 26 Mei). Majelis Kehormatan Hakim menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim Y. Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://bawas.mahkamahagung.go.id/blog/read/majelis-kehormatan-hakim-menjatuhkan-sanksipemberhentian-tidak-dengan-hormat-kepada-hakim-y
Baidi, R., & Mulyana, A. (2024). Peran hakim memperkokoh integritas peradilan sebagai benteng penegakan hukum dan keadaban publik. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 10(1), 1–15. https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4171
Butt, S. (2021). What makes a good judge? Perspectives from Indonesia. Asian Journal of Law and Society, 8(1), 1–42. https://doi.org/10.1017/als.2020.27
Butt, S., & Murharjanti, P. (2022). What constitutes compliance? Legislative responses to Constitutional Court decisions in Indonesia. International Journal of Constitutional Law, 20(1), 428–453. https://doi.org/10.1093/icon/moac014
Butt, S. (2023). Constitutional Court decisions on the judicial independence of other Indonesian courts. Constitutional Review, 9(2), 247–275. https://doi.org/10.31078/consrev922
Darusman, Y. M., Soriano, E. M., & Nunna, B. P. (2024). Strengthening Judicial Commission authority in Indonesia judicial power institutions, link to Trias Politica theory. Jurnal Dinamika Hukum, 24(1), 73–88. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2024.24.1.3987
Dewi, R. S., Zakaria, A., & Ilmi, A. S. (2024). Ethical supervision of judges to improve the integrity of the Constitutional Court. Journal of Indonesian Constitutional Law, 1(3), 221–245. https://doi.org/10.71239/jicl.v1i3.29
Fathi, M., Riyanto, A. A. P., Prasetyoningsih, N., & Amirullah, M. N. R. (2025). From guardians to threats? Abusive judicial review and public distrust. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 32(2), 505–527. https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art10
Fauzan, M., Iriani, D., Budiono, A., Rannie, M., & Marvinda, E. S. (2024). The age limit for presidential and vice-presidential candidates in Constitutional Court: An implication of ethical sanctions for judges. Jurnal Dinamika Hukum, 24(3), 334–353. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2024.24.3.4116
Hamdan, F. Z. Z., Kristianti, D. R., & Verdian, V. (2023). Limitation of misconduct of judges: Increasing the synergy of supervision of judges by the Judicial Commission and the Supreme Court. Yuridika, 38(2), 371–388. https://doi.org/10.20473/ydk.v38i2.45472
Hermawan, Noerteta, R. S., & Theja, H. S. (2021). Independensi hakim memutus perkara tindak pidana korupsi dalam perspektif Perma No. 1 Tahun 2020 jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 24(1), 145–169. https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.145-169
Ikatan Hakim Indonesia. (2026). Naskah urgensi perubahan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012 – 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama. Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia & Badan Strajak Diklat Hukum dan Peradilan MA RI. https://badilum.mahkamahagung.go.id/attachments/article/5331/83.%20Surat%20Permohonan%20Peserta%20FGD%20PB%20MA-KY%20tentang%20MKH.pdf
Imron, I., Kotijah, S., Aripkah, N., Damanik, A., & Sudiarsana, I. K. (2026). Tinjauan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim terhadap Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial, 4(1), 1213–1219. https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v4i1.306
Karo Karo, R. P. P. (2023). Interpretasi hakim dan rasa keadilan masyarakat: Kajian Putusan Nomor 812 K/Pid/2023. Jurnal Yudisial, 16(3), 310–324. https://pdfs.semanticscholar.org/dea1/077bc077ca86c6f49b1f0f9f8b9842dc301f.pdf
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/paper-optimalisasi-peran-hakim-dalam-upayapencegahan-tindak-pidana-korupsi-gratifikasi-oleh-nuzulul-hidayah-4-12
Kieyenatama, A. (2025). Relevansi prinsip etika profesi hakim terhadap putusan bebas Ronald Tannur: Tinjauan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 4(3), 1–12. https://wnj.westsciences.com/index.php/jhhws/article/view/2433
Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2023). Mengenal Komisi Yudisial dan pemantauan persidangan perkara perempuan berhadapan dengan hukum bagi masyarakat. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/publication_download/88
Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2026a, 25 Mei). Terbukti terima suap, Hakim YM diberhentikan dengan tidak hormat. Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/414/terbukti-terima-suap-hakim-ymdiberhentikan-dengan-tidak-hormat
Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2026b, 12 Oktober). Menikah siri tanpa izin istri sah, Hakim MNH dijatuhi sanksi nonpalu 1 tahun. Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial. https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/pers_release_detail/436/menikah-siri-tanpa-izin-istrisah-hakim-mnh-dijatuhi-sanksi-nonpalu-tahun
Kristiana, Y., & Hutahayan, B. (2024). Judicial corruption in the post-reform era: Assessing the effectiveness of legal reforms in Indonesia. International Criminal Law Review, 24(1), 1–22. https://doi.org/10.1163/15718123-bja10208
Kusworo, D. L., & Fauzi, M. N. K. (2024). Diskursus pemenuhan kesejahteraan hakim sebagai pencegahan judicial corruption melalui Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim: Studi komparatif dengan negara Amerika dan Kanada. Judex Laguens, 2(2), 167–186. https://doi.org/10.25216/ikahi.2.2.8.2024.167-186
Lubis, F., Nur, S. U., Rezeki, S., Herdiningrum, W., Masyita, S., & Syahputra, T. (2025). Urgensi penegakan etika profesi hukum dalam menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 4(2), 342–350. https://wnj.westsciences.com/index.php/jhhws/article/download/2296/1730
Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/paper-optimalisasi-peran-hakim-dalamupaya-pencegahan-tindak-pidana-korupsi-gratifikasi-oleh-nuzulul-hidayah-4-12
Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 03/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama serta Nomor 04/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim. https://badilum.mahkamahagung.go.id/attachments/article/5331/83.%20Surat%20Permohonan%20Peserta%20FGD%20PB%20MA-KY%20tentang%20MKH.pdf
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. https://peraturan.bpk.go.id/Download/257625/PERMA_01_2019.pdf?embed=True
Prastiwi, T. O., & Firmantoro, Z. A. (2025). Analisis pelanggaran kode etik hakim dan sanksi disiplin berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2023. Jurnal Hukum Sasana, 12(1), 223–239. https://doi.org/10.31599/sasana.v12i1.4834
Ramadianto, A. R., Suhadi, & Utari, I. S. (2026). Let’s stop corruption in the judiciary! Judicial human resource architecture as an integrity-by-design framework through a socio-legal approach. Zenodo Scholarly Repository, 1–22. https://zenodo.org/records/21882452
Rasji, Tansir, C. E., Evelyn, S., & Djaja, R. C. (2024). Peran Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik hakim: Analisis kasus Hakim DA. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(10), 1–15. https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/966
Rasyid, U., Nggilu, N. M., Wantu, F., Kaluku, J. A., & Ahmad, A. (2023). Reformulation of the authority of Judicial Commission: Safeguarding the future of Indonesian judicial power. Jambura Law Review, 5(2), 242–268. https://doi.org/10.33756/jlr.v5i2.24239
Rishan, I. (2022). Doubting the impartiality: Constitutional Court judges and conflict of interest. Jurnal Jurisprudence, 12(1), 92–105. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v12i1.1058
Said, H. M. (2021). Menggagas peradilan etik penyelenggara negara di Indonesia. SASI, 27(1), 24–37. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.266
Salsabila, A., Noviantika, T., & Yani, A. (2024). Initiating constitutional morality: Political intervention, ethical reinforcement, and Constitutional Court decisions in Indonesia. Constitutional Review, 10(2), 505–537. https://consrev.mkri.id/index.php/const-rev/article/view/2076
Saragih, G. M., Nasution, M., & Sihombing, E. N. A. M. (2025). Judicial review by the Constitutional Court: Judicial activism vs. judicial restraint in the perspective of judicial freedom. Jurnal Konstitusi, 22(1), 39–65. https://doi.org/10.31078/jk2213
Satriawan, I., Lee, S., Wijayanti, S. N., & Hidayat, B. (2023). An evaluation of the selection mechanism of constitutional judges in Indonesia and South Korea. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 10(1), 1–23. https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol10/iss1/1/
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2022). Buku pedoman pengembangan integritas hakim. Komisi Yudisial Republik Indonesia. https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/jhmj/article/view/3992
Siahaan, R. L. A., Monas, S. A., & Hasanah, D. U. (2024). Fungsi pemeriksaan dan pengawasan praktik PMKH pada hakim melalui Majelis Kehormatan Hakim dan Komisi Yudisial. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, 2(10), 271–281. https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/3085
Sulastri, D., Arifin, F., Susanto, A. F., Huda, U. N., & Nor, M. Z. (2025). Institutional integrity and challenges in the Indonesian Constitutional Court institution. Jurnal Media Hukum, 32(1), 40–58. https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.24100
Sulistyo, T. (2022). Eksistensi jalur non karier dalam seleksi hakim agung. Jurnal Yudisial, 14(2), 139–161. https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.478
Suparto, S., Hyeonsoo, K., Hardiago, D., & Syafrinaldi, R. F. (2024). Enhancing external oversight of constitutional judges: A study on the role of the Judicial Commission in Indonesia and South Korea. Lex Scientia Law Review, 8(1), 1–36. https://doi.org/10.15294/lslr.v8i1.14140
Ulum, M. B. (2025). The Judicial Commission and institutional challenges in the appointment of judges in Indonesia’s reform framework. Journal of Judicial Review, 27(1), 303–328. https://doi.org/10.37253/jjr.v27i1.10486
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no---uud-1945-dan-amandemen
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38574/uu-no-3-tahun-2009
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250). https://peraturan.bpk.go.id/Details/39237/uu-no-18-tahun-2011
Utami, T. K., Aridhayandi, M. R., & Nuraeny, H. (2023). Penguatan integritas hakim melalui penyediaan sarana penunjang kegiatan peradilan. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 9(2), 265–282. https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i2.3992
Wantu, F. M., Nggilu, N. M., Imran, S., & Gobel, R. T. S. (2021). Proses seleksi hakim konstitusi: Problematika dan model ke depan. Jurnal Konstitusi, 18(2), 241–261. https://doi.org/10.31078/jk1820
Wicaksono, D. A., & Rahman, F. (2022). Influencing or intervention? Impact of Constitutional Court decisions on the Supreme Court in Indonesia. Constitutional Review, 8(2), 260–296. https://consrev.mkri.id/index.php/const-rev/article/view/823