Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pembinaan dan Pengawasan Proyek Perumahan Bersubsidi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

Main Article Content

A. Srigandawati
Muh. Tri Sakti

Abstract

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pembinaan dan pengawasan proyek perumahan bersubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Bone, sekaligus mengidentifikasi kendala dan tindak lanjutnya. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta pengembang Perumahan Griya Ayu, dan penelaahan peraturan serta dokumen terkait. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembinaan telah dilakukan melalui arahan persyaratan administratif, asistensi perizinan, kesesuaian tata ruang, dan sosialisasi standar teknis. Pengawasan mencakup pemeriksaan dokumen, pemantauan konstruksi dan prasarana lingkungan, evaluasi, serta koordinasi dengan pengembang. Efektivitasnya dibatasi oleh jumlah personel pengawas, kebutuhan koordinasi lanjutan, kondisi teknis pembangunan, dan kelengkapan persyaratan. Keterangan informan menyebutkan tujuh petugas pengawas untuk 29 kawasan perumahan bersubsidi, sehingga pengawasan lapangan belum dapat berlangsung secara merata dan terus-menerus. Pemerintah daerah menempuh koordinasi, pendampingan, pemantauan, dan pendataan sebagai upaya perbaikan. Temuan menegaskan kebutuhan pengawasan berbasis risiko, pencatatan tindak lanjut, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Article Details

Section

Articles

References

Fitri, S. A. (2021). Penyalahgunaan program perumahan bersubsidi: Tantangan dan solusi. Jurnal Pembangunan Daerah, 8(2), 144.

Hakim, R. (2024). Evaluasi efektivitas penyaluran program perumahan subsidi (Studi kasus: Perumahan Rancaekek Permai 2, Bandung). Arcade Journal, 2(1).

Lestari, M. (2020). Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebagai instrumen kebijakan publik. Jurnal Kebijakan Publik, 5(2), 112.

Lestari, N. (2023). Pengaturan hukum dan pengawasan pemerintah terhadap program perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lex Privatum, 11(3).

Mulyadi. (2015). Implementasi kebijakan. Balai Pustaka.

Nurcholis, H. (2017). Teori dan praktik pemerintahan daerah. Grasindo.

Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2019). Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 16(2), 112.

Prasetyo, A. (2020). Pelaksanaan pengawasan pembangunan perumahan untuk pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bantul [Tesis, Universitas Gadjah Mada].

Putra, R. S. (2019). Kebijakan perumahan di Indonesia: Analisis regulasi dan implementasi. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 31(2), 87.

Rahayu, D. (2022). Pengawasan pelaksanaan program perumahan bersubsidi oleh Pemda Kabupaten Magetan [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta].

Ramadhan, D. K. (2019). Pengawasan pemerintah daerah terhadap pengembang perumahan bersubsidi. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 14(3), 210.

Santoso, Y. H. (2020). Subsidi perumahan dan dampaknya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 25(1), 55.

Satria, A. (2020). Kebijakan perumahan bersubsidi di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 10(1), 45.

Sirait, R., et al. (2021). Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 terhadap kondisi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Medan. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 3(1), 49.

Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. UI Press.

Suryana, I. P. (2018). Hukum perumahan dan kawasan permukiman. Kencana.

Suwarja, H. M. (2019). Implementasi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman kumuh Kota Medan di Kecamatan Medan Marelan. Jurnal Republik Reform, 5(19), 52.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.