Analisis Yuridis Hak atas Ganti Kerugian terhadap Tanah yang Dikategorikan sebagai Fasos/Fasum dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Putusan Nomor 146/PDT/2025/PT BTN)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini menganalisis penentuan hak ganti kerugian atas tanah yang diperuntukkan sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum (PSU) perumahan ketika bidang tersebut terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Persoalan utamanya terletak pada perbedaan antara penetapan fungsi PSU dalam rencana tapak dan peralihan hak atau penguasaan kepada pemerintah daerah. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus dengan menelaah Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 146/PDT/2025/PT BTN serta perkembangan regulasi hingga Permendagri Nomor 15 Tahun 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan peruntukan PSU tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tanah telah menjadi aset pemerintah. Pasal 45 dan Pasal 46 UU Pengadaan Tanah baru dapat diterapkan setelah status kepemilikan atau penguasaan publik dibuktikan. Sebaliknya, status hak yang masih tercatat atas nama pengembang juga tidak dapat dinilai terpisah dari kewajiban hukum untuk menyerahkan PSU. Artikel ini menawarkan uji normatif berjenjang yang menghubungkan validitas peruntukan, status hak dan penguasaan, pemenuhan kewajiban penyerahan, serta konsekuensi ganti kerugian. Kerangka tersebut diarahkan untuk mencegah pembayaran yang menguntungkan pengembang secara tidak sah sekaligus menghindari pengambilalihan hak privat tanpa dasar hukum yang memadai.
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Antoine, R. A. (2026). The role of the government and the National Land Agency in ensuring legal certainty in land acquisition for public interest. Indonesian Journal of Agrarian Law, 3(2), 1163–1199. https://doi.org/10.15294/jal.v3i2.45552
FAO. (2012). Voluntary guidelines on the responsible governance of tenure of land, fisheries and forests in the context of national food security. Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://www.fao.org/3/i2801e/i2801e.pdf
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.
Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). Argumentasi hukum. Gadjah Mada University Press.
Imanda, A. S. (2025). Analysis of delays in the handover of infrastructure, facilities, and utilities by housing developers in the City of Semarang. Semarang State University Undergraduate Law and Society Review, 5(1), 418–441. https://doi.org/10.15294/lsr.v5i1.24681
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Meckelburg, R., & Wardana, A. (2024). The political economy of land acquisition for development in the public interest: The case of Indonesia. Land Use Policy, 137, Article 107017. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.107017
Puspaningrum, F. D., & Suhadi. (2024). Juridical analysis of the implementation of handover of housing infrastructure, facilities and utilities. Annual Review of Legal Studies, 1(3). https://doi.org/10.15294/arls.vol1i3.11339
Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). Oxford Journal of Legal Studies, 26(1), 1–11. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041
Rifayandhi, M. H., Kurniati, N., & Zamil, Y. S. (2025). Kelalaian pengembang perumahan dan kesenjangan penegakan hukum atas fasilitas sosial dan umum. Jurnal USM Law Review, 8(3), 1758–1780. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12838
Sihombing, I. E., & Arranchado, J. R. R. (2026). Land acquisition law in Indonesia: Between legal certainty and substantive injustice. Jurnal Media Hukum, 33(1), 40–59. https://doi.org/10.18196/jmh.v33i1.27205
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
Suntoro, A. (2019). Penilaian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum: Perspektif HAM. Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 5(1), 13–25. https://doi.org/10.31292/jb.v5i1.316
Tagliarino, N. K. (2017). The status of national legal frameworks for valuing compensation for expropriated land: An analysis of whether national laws in 50 countries/regions across Asia, Africa, and Latin America comply with international standards on compensation valuation. Land, 6(2), Article 37. https://doi.org/10.3390/land6020037
World Bank. (2017). Environmental and social framework: Environmental and social standard 5—Land acquisition, restrictions on land use and involuntary resettlement. World Bank. https://documents1.worldbank.org/curated/en/383011492423734099/pdf/114278-REVISED-Environmental-and-Social-Framework-Web.pdf
Zulfiyani, A., & Kamal, U. (2024). Implementation of handover of infrastructure, facilities and public utilities by housing developers to local government in Kebumen Regency. Annual Review of Legal Studies, 1(S1). https://doi.org/10.15294/arls.vol1i4.8288
Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Indonesia. (2021a). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Indonesia. (2021b). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Indonesia. (2023a). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Indonesia. (2023b). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Pengadilan Tinggi Banten. (2025). Putusan Nomor 146/PDT/2025/PT BTN (diputus 24 Juli 2025; diucapkan 31 Juli 2025).