Reorientasi Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Nasional : Pergeseran dari Pembalasan menuju Pemulihan Berbasis Keadilan Restoratif

Abstract

Perkembangan hukum pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari paradigma retributif menuju paradigma restoratif akibat tindak pidana. Pergeseran tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk membangun sistem pemidanaan yang tidak hanya memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran orientasi pemidanaan dari paradigma retributif menuju restoratif dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencerminkan perkembangan orientasi pemidanaan yang lebih integratif. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 51 mengenai tujuan pemidanaan dan Pasal 54 mengenai pedoman pemidanaan yang memberikan perhatian terhadap pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dampak tindak pidana terhadap korban, serta pemaafan korban. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga diarahkan pada pencegahan, pembinaan, perlindungan korban, dan pemulihan sosial. Meskipun demikian, pergeseran tersebut tidak menghapus sepenuhnya paradigma retributif, melainkan membentuk orientasi pemidanaan yang mengintegrasikan unsur penghukuman dan pemulihan. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana Indonesia mencerminkan perubahan filosofis menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berkeadilan.