Antisipasi Kebuntuan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Akibat Tidak Adanya Pengusulan oleh Seluruh Partai Politik: Kajian Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Main Article Content

Yusman
Fauzie Rahmat Wijaya

Abstract

Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadikan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagai pengusul tunggal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini menganalisis keadaan hipotetis ketika seluruh partai tidak mengusulkan maupun mendukung satu pun pasangan calon, dengan tiga persoalan: ketiadaan mekanisme hukum, dampaknya terhadap keberlangsungan negara, dan pencegahannya. Penelitian hukum normatif preskriptif ini memakai pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan terbatas, serta data sekunder tentang pemilihan presiden 2024, pemilihan kepala daerah 2015–2024, dan boikot pemilihan umum di Bangladesh. Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme tersebut tidak tersedia: Pasal 235 ayat (4)–(6) Undang-Undang Pemilihan Umum hanya menjangkau satu pasangan calon, dan sanksi larangan mengikuti pemilihan umum berikutnya menjadi paradoks apabila dijatuhkan kepada seluruh partai. Dampaknya, jabatan Presiden dapat kehilangan pemegang yang sah setelah masa jabatan berakhir. Meskipun peluang terjadinya keadaan tersebut relatif kecil, dampaknya dapat sangat besar karena berpotensi mengganggu keberlangsungan proses pemilihan Presiden dan menimbulkan persoalan konstitusional. Risiko tersebut dapat muncul ketika tingginya biaya kampanye, penumpukan keputusan hingga mendekati tenggat, boikot kolektif, dan ketidakpastian aturan saling berpadu.

Article Details

Section

Articles

References

Ady Thea DA. (2025, 3 Januari). MK sodorkan 5 panduan rekayasa konstitusional revisi UU Pemilu. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-sodorkan-5-panduan-rekayasa-konstitusional-revisi-uu-pemilu-lt677763fc5e823/

Ali. (2009, 17 Februari). MK tolak permohonan capres independen. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tolak-permohonan-capres-independen-hol21216/

ANTARA. (2026, 29 September). Komisi II DPR resmi bentuk Panja RUU Pemilu. https://www.antaranews.com/berita/5763509/komisi-ii-dpr-resmi-bentuk-panja-ruu-pemilu

Bisnis.com. (2023, 21 Desember). Kaleidoskop politik 2023: Kejutan cawapres dan pecah kongsi PDIP-Jokowi. https://kabar24.bisnis.com/read/20231221/15/1725764/kaleidoskop-politik-2023-kejutan-cawapres-dan-pecah-kongsi-pdip-jokowi/2

Bisnis.com. (2024a, 8 Maret). Aliran besar dana kampanye pemilu 2024, berbanding lurus dengan hasil? https://kabar24.bisnis.com/read/20240308/15/1747753/aliran-besar-dana-kampanye-pemilu-2024-berbanding-lurus-dengan-hasil/2

Bisnis.com. (2024b, 8 Maret). Dana kampanye pilpres 2024: Ganjar-Mahfud ungguli jauh Prabowo-Gibran dan Anis-Imin. https://kabar24.bisnis.com/read/20240308/15/1747652/dana-kampanye-pilpres-2024-ganjar-mahfud-ungguli-jauh-prabowo-gibran-dan-anis-imin

CNN Indonesia. (2022, 22 September). UU Pemilu mungkinkan pilpres 2024 hanya diikuti satu pasang calon. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220922201437-617-851483/uu-pemilu-mungkinkan-pilpres-2024-hanya-diikuti-satu-pasang-calon

CNN Indonesia. (2023, 1 September). Partai tak usung capres di 2024 berpotensi dilarang ikut pemilu 2029. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230901200439-617-993690/partai-tak-usung-capres-di-2024-berpotensi-dilarang-ikut-pemilu-2029

CNN Indonesia. (2026, 20 Oktober). DPR tancap gas rapat RUU Pemilu pekan depan, ‘Pasal Gibran’ disoroti. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20261019163724-32-1417161/dpr-tancap-gas-rapat-ruu-pemilu-pekan-depan-pasal-gibran-disoroti

Constitution of 4 October 1958 [English translation]. (n.d.). Élysée. https://www.elysee.fr/en/french-presidency/constitution-of-4-october-1958

The Daily Star. (n.d.). 2014, 2018, 2024 polls: BNP to sue former ECs, officials today. https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/2014-2018-2024-polls-bnp-sue-former-ecs-officials-today-3922386

FIDH. (2024, 5 Januari). Bangladesh: An election in name only. https://www.fidh.org/en/region/asia/bangladesh/bangladesh-an-election-in-name-only

Firdinal, Z. (2013). Perubahan makna Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Jurnal Konstitusi, 10(4), 649–674. https://doi.org/10.31078/jk1045

Ghoffar, A. (2018). Hak konstitusional partai politik dan konsekuensi calon Presiden-Wakil Presiden tunggal di Indonesia. Ius Quia Iustum, 25(2), 359–378. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art8

Hapsoro, F. L., Ismail, & Rofiqi, M. H. (2026). Dinamika penggunaan ambang batas presiden dalam sistem presidensial di Indonesia. Jurnal Yudisial, 19(1), 1–22. https://doi.org/10.29123/jy.v19i1.742

Hukumonline. (n.d.-a). Jika hanya ada satu pasangan calon dalam Pilpres. https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-hanya-ada-satu-pasangan-calon-dalam-pilpres-lt5bd13cc804317/

Hukumonline. (n.d.-b). Pemilu presiden tanpa ambang batas. https://www.hukumonline.com/berita/a/pemilu-presiden-tanpa-ambang-batas-lt677752eb8d766/?page=2

JawaPos.com. (2024, 8 Maret). Raih suara terboncit, pengeluaran dana kampanye pilpres Ganjar-Mahfud paling besar Rp 506 miliar. https://www.jawapos.com/nasional/014415896/raih-suara-terboncit-pengeluaran-dana-kampanye-pilpres-ganjar-mahfud-paling-besar-rp-506-miliar

KPU Kabupaten Sorong Selatan. (n.d.). Pilkada serentak, fenomena meningkatnya calon tunggal. https://kab-sorongselatan.kpu.go.id/blog/read/pilkada-serentak-fenomena-meningkatnya-calon-tunggal

Linz, J. J. (1990). The perils of presidentialism. Journal of Democracy, 1(1), 51–69.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). Putusan Nomor 56/PUU-VI/2008.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Marzuki, P. M. (2008). Penelitian hukum (Cet. ke-4). Prenada Media Group.

Republika. (2023, 11 Oktober). Tak ajukan capres, parpol akan dikenakan sanksi. https://news.republika.co.id/berita/s2cx9c377/tak-ajukan-capres-parpol-akan-dikenakan-sanksi

Rumah Pemilu. (n.d.). Calon tunggal di tengah pragmatisme dan hegemoni elite politik. https://rumahpemilu.org/calon-tunggal-di-tengah-pragmatisme-dan-hegemoni-elite-politik/

Sekretariat Kabinet. (n.d.). Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2). https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2

Tirto.id. (n.d.-a). KPU tetapkan 3 pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024. https://tirto.id/kpu-tetapkan-3-pasangan-capres-cawapres-peserta-pilpres-2024-gSbT

Tirto.id. (n.d.-b). Membedah peta kekuatan partai pendukung Anies, Ganjar, Prabowo. https://tirto.id/peta-partai-pendukung-capres-anies-ganjar-prabowo-siapaterbes-gRRj

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Universitas Andalas. (n.d.). Kotak kosong dalam Pilkada 2024, benarkah tanda kemunduran demokrasi? https://www.unand.ac.id/index.php/berita/opini/1101-kotak-kosong-dalam-pilkada-2024-benarkah-tanda-kemunduran-demokrasi.html

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.