Kepastian Hukum yang Tertahan di Pintu Formalitas: Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Sengketa Tanah Bersertifikat Ganda (Studi Putusan Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Kbj)
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Dua sertifikat hak milik atas tanah di Desa Jaranguda, Kabupaten Karo, mempertemukan para pemegangnya di Pengadilan Negeri Kabanjahe, tetapi perkara itu berakhir tanpa pernah menyentuh pokok sengketa. Penelitian ini bertujuan menguraikan konstruksi pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Kbj yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan menilai akibatnya bagi kepastian serta perlindungan hukum pemegang sertifikat. Penelitian hukum normatif ini memakai pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, dengan analisis kualitatif-preskriptif berdasarkan nilai dasar hukum menurut Radbruch dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut sejalan dengan doktrin hukum acara perdata tentang kelengkapan pihak dan mengamankan kepastian prosedural. Namun, putusan itu menyisakan persoalan substantif: kekuatan hak pemegang sertifikat yang terbit lebih awal, kedudukan batas waktu lima tahun untuk menggugat sertifikat dalam peraturan pendaftaran tanah, dan pembagian kewenangan antara peradilan umum dengan peradilan tata usaha negara tidak teruji. Kepastian mengenai sertifikat yang bertahan akhirnya datang dari peradilan tata usaha negara. Penelitian ini merekomendasikan penataan gugatan sejak awal, penjelasan yang lebih rinci atas pihak yang dinilai kurang, serta integrasi data pertanahan dan koordinasi antarperadilan.
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Anatami, D. (2017). Tanggung jawab siapa, bila terjadi sertifikat ganda atas sebidang tanah. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(1). https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/88
Barus, F. (2016). Perlindungan kepemilikan tanah dari gugatan pemilik sertifikat terlama atas da-sar jual beli tanah yang bersertifikat: Studi putusan pengadilan No: 30/Pdt.G/2009/PN.Kbj. Premise Law Journal, 16. https://www.neliti.com/publications/164903/
Christhopher, M., & Djaja, B. (2025). Legal status of duplicate land certificates and mechanisms for their resolution under the national land law system. JIHK, 7(2), 1249–1261. https://doi.org/10.46924/jihk.v7i2.386
Duduk perkara – Analisis kasus – Pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara. (t.t.). 123dok. https://123dok.com/article/duduk-perkara-analisis-kasus-pelaksanaan-putusan-peradilan-tata.nzw509gz
Fakhriah, E. L. (2023). Eksepsi plurium litis consortium dalam perkara perdata: Teori dan prak-tik peradilan. Jurnal Wawasan Yuridika, 7(2).
Ginting, Y. C. (t.t.). Analisis kasus sengketa keperdataan kepemilikan tanah yang bersertifikat ganda (Studi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Kbj). Neliti. https://www.neliti.com/publications/164893/
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.
Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2005). Argumentasi hukum. Gadjah Mada University Press.
Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pem-buktian, dan putusan pengadilan. Sinar Grafika.
Harsono, B. (2008). Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya (Edisi revisi). Djambatan.
Herziene Indonesisch Reglement. (Staatsblad 1941 Nomor 44).
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 976 K/Pdt/2015 (27 November 2015). Direktori Putusan Mahkamah Agung. https://putusan3.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). Putusan Nomor 3029 K/Pdt/2016 (26 Januari 2017). Direktori Putusan Mahkamah Agung. https://putusan3.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Yurisprudensi Nomor 5/Yur/Pdt/2018. Direktori Putusan Mahkamah Agung. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a5e7f0f404eb246313430383334.html
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Ta-hun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Ta-hun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. (2020). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. (1999). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pembe-rian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
Pengadilan Negeri Kabanjahe. (2010). Putusan Nomor 30/Pdt.G/2009/PN.Kbj (30 Maret 2010) [Ishak Charlie melawan Syamsuddin Arifin dkk.]. Direktori Putusan Mahkamah Agung. https://putusan3.mahkamahagung.go.id
Permadi, I. (2016). Perlindungan hukum terhadap pembeli tanah bersertifikat ganda dengan cara itikad baik demi kepastian hukum. Yustisia, 5(2), 448–467.
Radbruch, G. (2006). Five minutes of legal philosophy (1945) (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). Oxford Journal of Legal Studies, 26(1), 13–15.
Rahardjo, S. (2014). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
Republik Indonesia. (1986). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.
Republik Indonesia. (1997). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.
Republik Indonesia. (2009a). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Keha-kiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lem-baran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
Republik Indonesia. (2009b). Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengel-olaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Re-publik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28.
Rifai, A. (2010). Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif. Sinar Gra-fika.
Santoso, U. (2012). Hukum agraria: Kajian komprehensif. Kencana Prenada Media Group.
Saputra, R. A., Silvana, S., & Marino, E. F. (2021). Penyelesaian sengketa sertifikat tanah ganda serta bentuk kepastian hukumnya. Jurnal Jentera, 4(2), 555–573.
Sutedi, A. (2007). Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya. Sinar Grafika.
Tirani, N. K. F. D., Hartawan, I. K. D., & Sukmaningsih, N. K. I. A. (2026). Keabsahan sertifikat hak atas tanah dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997: Antara keabsahan administratif dan keabsahan materiil. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 6(3), 1–8. https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/8345
Wardani, W. I. (2021). Eksistensi lembaga rechtsverwerking dalam sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia. MAGISTRA Law Review, 2(2), 92–100.