Banding sebagai Formalitas Prosedural: Analisis Filsafat Hukum atas Pergeseran Fungsi Upaya Hukum dari Mekanisme Koreksi Substantif Menjadi Kebijakan Default Institusional Kejaksaan
Main Article Content
Abstract
Upaya hukum banding dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara fundamental dirancang sebagai mekanisme korektif substantif untuk memperbaiki kekeliruan hakim tingkat pertama. Akan tetapi, dalam praktiknya, institusi Kejaksaan telah mereduksi fungsi banding menjadi formalitas prosedural belaka melalui kebijakan default yang mewajibkan pengajuan banding ketika vonis hakim berada di bawah dua pertiga tuntutan pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat hukum dengan mengintegrasikan Teori Tiga Nilai Dasar Gustav Radbruch, Positivisme Hukum John Austin dan H.L.A. Hart, serta Hukum Progresif Satjipto Rahardjo untuk membongkar patologi struktural di balik fenomena tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa dominasi kepastian prosedural atas keadilan substantif, cengkeraman positivisme yang mengasingkan nurani aparat, dan birokratisasi penuntutan melalui sistem pengawasan serta indikator kinerja telah mengubah jaksa dari penegak keadilan menjadi administrator hukum. Anomali positif dalam kasus Richard Eliezer membuktikan bahwa diskresi penuntutan berorientasi keadilan substantif adalah keniscayaan. Intervensi yurisprudensial melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2026 menandai babak baru pengakhiran perbudakan prosedural. Penelitian ini merekomendasikan reorientasi indikator kinerja, reformulasi paradigma pengawasan, dan emansipasi independensi jaksa dalam menghidupi konsepsi Dominus Litis.
Article Details
Section

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. Collegium Studiosum Journal, 6(2), 555–561.
Aji, P. B. S. (2026). Hukum Progresif Dalam Sistem Hukum Indonesia. AMU Press.
Dwianisa, S. (2025). Analisis Upaya Hukum Banding Dalam Menjamin Keadilan Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Yusthima, 5(1), 375–384.
Gunawan, A. H., & Wantoro, Y. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Peran Pembuktian Berdasarkan Pasal 235 Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025. Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 148–160.
Hamzah, A., & Surachman, R. M. (2015). Pre-trial justice & discretionary justice dalam KUHAP berbagai negara. Sinar Grafika.
Hukumonline. (2011, May 13). Sanksi untuk Jaksa yang Tak Mengajukan Banding. https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-untuk-jaksa-yang-tak-mengajukan-banding-lt4dcd3aebea695/
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. (2023, February 20). Penjelasan Kejaksaan Agung tentang Alasan Banding JPU Terhadap Terdakwa Ferdy Sambo, Terdakwa Putri Candrawathi, Terdakwa Kuat Maruf dan Terdakwa Ricky Rizal Wibowo. https://kejati-jatim.go.id/penjelasan-kejaksaan-agung-tentang-alasan-banding-jpu-terhadap-terdakwa-ferdy-sambo-terdakwa-putri-candrawathi-terdakwa-kuat-maruf-dan-terdakwa-ricky-rizal-wibowo/
Marilang, M. (2017). Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif. Jurnal Konstitusi, 14(2), 315–331.
Maringka, J. S. (2022). Reformasi kejaksaan dalam sistem hukum nasional. Sinar Grafika.
Novalia Saputri, A. (n.d.). ANALISIS UPAYA HUKUM BANDING PADA PUTUSAN BANDING KASUS FERDY SAMBO TAHUN 2023 DALAM MEMASTIKAN KEADILAN PADA PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.
Nugraheni, A. P., Asyhari, D. F. W., Wicaksono, I., Dirasaputra, M., & Putra, T. H. (2026). UPAYA HUKUM BANDING DAN TANTANGAN PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN. Jurnal Kebijakan Reformasi Hukum, 10(1).
Rahardjo, S. (2010). Penegakan hukum progresif. Penerbit Buku Kompas.
Rayfindratama, A. D. (2023). Kebebasan Hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 1(2), 1–17.
Rilya, M. A. A., & Triadi, I. (2025). Positivism and Its Implications for Legal Science and Law Enforcement. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(4).
Rizqi, M. K. (2024). Epistemologi Ilmu Hukum Hakikat Pengetahuan Hukum dan Metode Memperolehnya. LENSA HUKUM: Journal of Islamic Law, 4(2), 91–105. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/LH/article/view/3779
Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-001/J-A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana (1995).
Widyamulya, F. R., & Marzuki, M. Y. (2026). Analisis Yuridis Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Bebas Murni dalam Sistem Peradilan Pidana:(Studi Kasus Perkara No. 454/Pid. B/2024/PN Surabaya). Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 3116–3138.
Yasdin, Y., & Kusnadi, Y. (2026). TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN JUDEX FACTIE (FAKTA HUKUM) DALAM PERKARA BHARADA RICHARD ELIEZER (Studi Putusan Nomor 798/PID. B/2022/PN JAK. SEL.). Juridisch Research: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 133–147.