Perlindungan Hak Konstitusional Mahasiswa terhadap Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Perguruan Tinggi di Indonesia
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih menjadi persoalan serius karena lemahnya perlindungan terhadap mahasiswa, meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan. Penalitian ini bertujuan menganalisis dasar konstitusional perlindungan mahasiswa, membandingkan kerangka regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta merumuskan upaya penguatan perlindungan hak konstitusional mahasiswa. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kekerasan seksual di kampus merupakan pelanggaran terhadap hak mahasiswa atas rasa aman, martabat, pendidikan, dan kepastian hukum yang adil. Meskipun perlindungan telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa relasi kuasa, ketergantungan satuan tugas terhadap pimpinan perguruan tinggi, keterbatasan sumber daya, budaya menyalahkan korban, serta perbedaan rezim regulasi. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan standar perlindungan, penguatan independensi satuan tugas, perlindungan korban, dan pencegahan kekerasan secara berkelanjutan.
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
References
CNN Indonesia. (2021, 11 November). Survei Nadiem: 77 persen dosen akui ada kekerasan seksual di kampus. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111093436-20-719583/survei
Hukumonline. (2024, 23 Desember). Kemenag wajibkan perguruan tinggi keagamaan cegah kekerasan seksual di kampus. https://www.hukumonline.com/berita/a/kemenag-wajibkan-perguruan-tinggi-keagamaan-cegah-kekerasan-seksual-di-kampus-lt6769361f2be9d/
Isnawati, I. (2026). Upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan universitas (Studi Peraturan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi). Locus Journal of Academic Literature Review, 5(1), 150–160. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i1.851
Jailani, M. (2020). Tinjauan socio legal kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI): SK Dirjen Pendis Kemenag RI dan draft peraturan rektor tentang PPKS. Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies, 1(2), 120–146.
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III. (2025). Surat pemberitahuan perubahan Permendikbudristek dan Satgas update (Nomor 0011/LL3/DT.01.02/2025). https://lldikti3.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2025/02/Surat-Pemberitahuan-Perubahan-Permendikbudristek-dan-Satgas-Update.pdf
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Musdelifa, A. S., & Sulistina, S. (2026). Prinsip perlindungan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, 6(2), 314–323. https://doi.org/10.56128/jkih.v6i2.1038
NU Online. (2022, 17 Oktober). Aturan pencegahan kekerasan seksual Kemenag, merayu dan bersiul bisa kena sanksi. https://www.nu.or.id/nasional/aturan-pencegahan-kekerasan-seksual-kemenag-merayu-dan-bersiul-bisa-kena-sanksi-aMqx6
NU Online. (2026, 7 Maret). Kasus kekerasan terhadap perempuan capai 376.529 pada 2025. https://nu.or.id/nasional/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-capai-376-529-pada-2025-mUqUa
Pangestuti, E., & Pangesti, A. K. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di perguruan tinggi. Yustitiabelen, 11(1), 52–65.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Permana, F. I., & Hertati, D. (2025). Strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada perguruan tinggi swasta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(2), 40–49. https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v8i2.21376
Rahmansyah, N., & Saripudin, I. (2025). Implementasi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024: Evaluasi pencegahan kekerasan di perguruan tinggi. Journal Justiciabelen (JJ), 5(2), 102–115. https://doi.org/10.35194/jj.v5i02.5153
Refika, F., Musa, M., & Susanti, H. (2023). Analysis of the influence of power relations and patriarchy in the phenomenon of sexual violence in universities in a human rights perspective. UIR Law Review, 7(1).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Wahyuni, S., Nurbayani, S., Komariah, S., & Rahayu, T. (2023). Demistifikasi seksualitas melalui model pendidikan seksual, peran bystander dan media: Suatu tantangan gender dan pembangunan. Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi, 13(2), 192–201. https://doi.org/10.17509/sosietas.v13i2.65234